\n<\/p>\n
Pergantian Kapolri dari Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menuai kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu karena mereka dianggap tak kritis s dalam menjalankan fungsi pengawasan sebelum menyetujui calon kapolri.<\/p>\n
<\/p>\n
Pengamat Politik Selamat Ginting menilai anggota dewan terlalu cepat dalam melakukan uji terhadap Suyudi. Ia diketahu diusulkan oleh presiden\u00a0 melalui surat presiden bertanggal 30 September 2026.<\/p>\n
Baca Juga: Semar: Arahan Pak Jokowi, Kita Dukung Prabowo-Gibran Bahkan Sampai 2034<\/a><\/strong><\/p>\n Tidak lama setelah surat tersebut diterima, anggota menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Hasilnya, Suyudi disetujui secara aklamasi untuk menggantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri.<\/p>\n Menurut Selamat, proses yang berlangsung cepat tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai seberapa dalam anggota dewan menguji calon kapolri.<\/p>\n \u201cTentu saja kritik utamanya berpusat pada formalitas pengujian tadi karena langsung disetujui secara aklamasi setelah paparan singkat,\u201d ujar Selamat, dikutip Jumat (2\/10\/2026).<\/p>\n Ia menilai anggota semestinya tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga membedah rekam jejak serta komitmen calon secara kritis.<\/p>\n \u201cMaka, jangan salahkan juga kalau publik menilai anggota dewan ini hanya sebagai stempel pemerintah bagi keputusan-keputusan eksekutif tanpa melakukan pembedahan rekam jejak atau komitmen calon secara kritis,\u201d lanjutnya.<\/p>\n Selamat menilai anggota dewan memiliki posisi penting dalam proses pergantian kapolri. Menurut dia, parlemen semestinya menjalankan fungsi sebagai pengawas atau watchdog<\/em> terhadap keputusan pemerintah.<\/p>\n Ia bahkan menyoroti sikap anggota dewan yang sebelumnya sempat memberikan pujian tinggi kepada Listyo Sigit. Hal tersebut seperti tanda tak adanya pengawasan berarti terhadap kepolisian dari DPR.<\/p>\n