\n<\/p>\n
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan skenario terkait rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).<\/p>\n
<\/p>\n
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan skenario tersebut telah disampaikan untuk dibahas lebih lanjut dalam forum pemerintah. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan final mengenai besaran kenaikan PTKP.<\/p>\n
\u201cKalau kebijakan nanti dari Bapak Menteri, kemudian ke kami untuk mengkaji, kami secara administrasinya pemungutannya,\u201d kata Bimo setelah media gathering Kementerian Keuangan, Bogor, Kamis (1\/10\/2026).<\/p>\n
Bimo mengatakan, DJP telah menyiapkan perhitungan apabila pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubah batas PTKP. Menurutnya, perubahan tersebut tentu akan berdampak terhadap jumlah masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima manfaat PTKP.<\/p>\n
Meski demikian, Bimo belum bersedia membocorkan besaran PTKP yang tengah dikaji. Ia meminta publik menunggu sampai kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan pemerintah.<\/p>\n
\u201cBocorannya enggak bisa. Kalau sudah jadi, nanti aja ke Pak Menteri,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menjelaskan, dampak perubahan PTKP nantinya akan berbeda berdasarkan lapisan penghasilan wajib pajak. Hal ini karena sistem pajak penghasilan orang pribadi menggunakan tarif progresif.<\/p>\n
Menurut Bimo, wajib pajak dengan penghasilan pada lapisan tarif yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar dibandingkan kelompok dengan tarif rendah.<\/p>\n
\u201cKarena kan progresif kita. Jadi yang berkontribusi pasti yang pemungutannya di atas 10 persen. Kalau 5 persen itu kan masih sangat sedikit sekali,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Baca Juga: Pemerintah Perluas Insentif PPh 21 Bagi Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta di 2027<\/a><\/strong><\/p>\n