\n<\/p>\n
Partai Demokrat menegaskan penentuan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Andi Mallarangeng saat merespons kritik terhadap sikap partai-partai koalisi dalam polemik gugatan penyetaraan ijazah Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
Dalam siniar Total Politik yang tayang 1 Oktober 2026, Andi mengatakan Demokrat tidak ikut menentukan figur yang akan mendampingi Prabowo. Menurut dia, ketika koalisi dibentuk, Prabowo belum memiliki calon wakil presiden sehingga diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri pendampingnya.<\/p>\n
“Waktu kita berkoalisi, Pak Prabowo belum punya calon wakil presiden. Kita mempersilakan Pak Prabowo untuk memilih calon wakil presidennya sendiri. Siapa pun yang dipilih oleh Pak Prabowo, kita dukung,” ujar Andi.<\/p>\n
Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika memilih Jusuf Kalla pada 2004 dan Boediono pada 2009. Menurut Andi, kedua pilihan tersebut merupakan keputusan SBY tanpa campur tangan pihak lain.<\/p>\n
Ketika ditanya apakah kondisi tersebut berarti Prabowo yang seharusnya memastikan dokumen pendidikan calon pendampingnya, Andi tidak sepakat jika tanggung jawab persoalan administrasi sepenuhnya diarahkan kepada Prabowo maupun partai koalisi.<\/p>\n
“Jangan Pak Prabowanya dong. Yang punya kewenangan adalah KPU,” kata Andi.<\/p>\n
Ia kemudian merujuk pada proses persidangan di MK yang menurutnya menunjukkan KPU tidak melakukan verifikasi secara langsung terhadap dokumen tersebut. Andi menyebut KPU dalam persidangan menyatakan hanya mengandalkan surat penyetaraan.<\/p>\n