\n<\/p>\n
Sidang Pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak penting. Dalam sidang tersebut, gugatan itu dinilai memiliki karakter yang tidak biasa layaknya perkara yang sering diurus oleh MK.<\/p>\n
<\/p>\n
Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic secara terbuka menyebut permohonan tersebut sebagai sebuah anomali. Hal itu dilakukannya saat menggali keterangan ahli dalam persidangan dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.<\/p>\n
Baca Juga: Pernah Jadi Menkopolhukam, Mahfud Bilang Fasilitas Mewah Tak Hanya di Lapas Cibinong<\/a><\/strong><\/p>\n “Saya melihat permohonan ini kan semacam anomali,” kata Daniel, dikutip Kamis (1\/10\/2026).<\/p>\n Menurut Daniel, terdapat perbedaan pendekatan antara pihak pemohon dan penyelenggara pemilu dalam memandang perkara tersebut. Pemohon maupun ahli disebut mendorong pengadilan agar tidak hanya melihat perkara berdasarkan kerangka hukum acara PHPU secara normatif.<\/p>\n “Kalau saya tangkap dari baik pemohon maupun ahli ini pada frekuensi yang sama kelihatannya mengajak mahkamah untuk tidak berpikir secara normatif semata, tetapi mengajak mahkamah untuk masuk pada meta yuridis,” lanjutnya.<\/p>\n Daniel mengingatkan bahwa perkara perselihan pemilu memiliki hukum acara tersendiri. Komisi Pemilu Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menjalankan proses berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.<\/p>\n MK sendiri tidak dapat bertindak tanpa batas. Hakim konstitusi menegaskan terdapat dua perangkat yang mengikat Mahkamah dalam menjalankan kewenangannya.<\/p>\n Karenanya, Daniel kemudian mempertanyakan sejauh mana mahkamah dapat mempertimbangkan pendekatan di luar kerangka normatif tanpa melanggar ketentuan yang mengikat hakim konstitusi.<\/p>\n “Sejauh mana mahkamah harus tunduk pada hukum acara dan kode etik supaya tidak melanggar itu? Tetapi yang keinginan para ahli tadi supaya mengajak Mahkamah juga tidak berpikir normatif semata,” tutur Daniel.<\/p>\n Perkara Gibran sendiri berkaitan dengan gugatan terhadap pemenuhan syarat pendidikan dan pencalonan dari politikus muda itu di Pilpres 2024. Para pemohon meminta pengadilan menyatakan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu wajib dipenuhi ketika pendaftaran dan penetapan pasangan calon.<\/p>\n