\n<\/p>\n
Perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan. Mantan Menko Polhukam sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, turut menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan putusan dalam perkara tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n
Mahfud memperkirakan MK kemungkinan tidak mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan para pemohon. Pandangan itu disampaikan dalam tayangan di kanal YouTube miliknya, Selasa (29\/9\/2026), yang kemudian diunggah kembali oleh pengamat Ardianto Satriawan.<\/p>\n
\u201cMenurut saya, MK akan mengabulkan sedikit, tidak total ya, tapi saya tidak tahu,\u201d kata Mahfud, dikutip Rabu (30\/9\/2026).<\/p>\n
Mahfud juga menyinggung salah satu tuntutan yang diajukan pemohon, yakni terkait kemungkinan diskualifikasi Gibran. Menurutnya, jika MK sampai mengambil langkah tersebut, keputusan itu akan menjadi langkah yang berani.<\/p>\n
\u201cKalau diskualifikasi itu sangat berani!\u201d ujar Mahfud.<\/p>\n
Meski demikian, Mahfud tidak menutup kemungkinan putusan tersebut terjadi apabila para hakim konstitusi mengambil langkah yang menurutnya berani. \u201cTapi bisa saja, kalau MK-nya berani!\u201d lanjutnya.<\/p>\n
Perkara ini diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya dan telah diregistrasi MK dengan Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026. Para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.<\/p>\n
Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 169 huruf r UU Pemilu harus dipenuhi. Mereka juga meminta MK menguji konsekuensi hukum atas dugaan tidak terpenuhinya syarat tersebut.<\/p>\n