\n<\/p>\n
Kejaksaan Agung kembali mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan\u00a0PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) periode 2018\u20132026. Penyidik memeriksa seorang saksi berinisial AS, yang menjabat sebagai Direksi PT TMS.<\/p>\n
<\/p>\n
Pemeriksaan dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) di Gedung Bundar JAM PIDSUS, Jakarta, Selasa (29\/9\/2026).<\/p>\n
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan AS hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.<\/p>\n
\u201cPemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,\u201d ujar Anang dalam keterangan tertulisnya.<\/p>\n
Pemeriksaan terhadap Direksi PT TMS menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. Kejagung menyatakan penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.<\/p>\n
Dalam perkara yang sama, penyidik JAM PIDSUS sebelumnya telah menetapkan\u00a0tiga orang sebagai tersangka\u00a0pada 7 Juli 2026.<\/p>\n
Ketiga tersangka tersebut sebelumnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi sebelum status hukumnya ditingkatkan. Mereka yakni\u00a0IS\u00a0selaku Perwakilan PT PMM,\u00a0GP\u00a0selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo, dan\u00a0JKselaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang.<\/p>\n
Sebelum menetapkan ketiganya sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa keterangan dari\u00a018 saksi lainnya\u00a0dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut.<\/p>\n
IS merupakan pihak yang mewakili PT PMM, sedangkan GP dan JK masing-masing merupakan pejabat pada PT Sucofindo dan Bea Cukai Pangkalpinang yang berkaitan dengan proses dalam perkara yang sedang ditangani Kejagung.<\/p>\n
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan sangkaan primair\u00a0Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.<\/p>\n
Baca Juga: PT PSMI Serahkan Rp1 Triliun Lebih, Kejagung Periksa 2 Saksi<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Kejagung Ungkap Kasus MBG Rugikan Negara Rp10 Triliun, 6 Tersangka Segera Disidang<\/a><\/strong><\/p>\n