\n<\/p>\n
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi ingin pemerintah membuka informasi seluas-luasnya soal analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) proyek data center BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Dedi, keterbukaan informasi tidak akan efektif jika hasil kajian hanya disimpan dalam bentuk dokumen tebal yang sulit dibaca masyarakat. Ia justru mendorong hasil analisis lingkungan disampaikan melalui media sosial agar dapat langsung dibaca, dipahami, dan ditanggapi publik.<\/p>\n
Baca Juga: Denny Indrayana Tantang Gibran Buka-bukaan Soal Pendidikannya di MK: Yang Paling Paham dan Mengerti<\/a><\/strong><\/p>\n “Kalau hanya terima dalam bentuk dokumen buku begini, publik enggak baca. Panjang. Nanti suka dikutip sedikit-sedikit,” kata Dedi, dikutip Rabu (30\/9\/2026).<\/p>\n Usulan tersebut muncul ketika masyarakat mulai mempertanyakan potensi dampak proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan tersebut. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain penggunaan air dan tingkat kebisingan dari fasilitas data center.<\/p>\n Dedi menilai masyarakat seharusnya bisa mendapatkan penjelasan langsung dari pihak yang menyusun kajian ketika muncul kekhawatiran di ruang publik.<\/p>\n “Ketika di media sosial muncul mengenai orang kecemasan terhadap perusahaan, air, kebisingan, konsultannya jawab. Muncul memberikan kajian analisisnya agar publik baca,” ujarnya.<\/p>\n Dengan pola tersebut, informasi teknis yang ada dalam amdal tidak berhenti menjadi dokumen administratif. Konsultan dan pakar yang menyusun kajian dapat menjelaskan temuan mereka secara langsung kepada masyarakat.<\/p>\n Dedi juga mengkritik model uji publik amdal yang selama ini menurutnya terlalu formal. Forum konsultasi sering kali berbentuk rapat dengan masyarakat yang diwakili oleh sejumlah tokoh.<\/p>\n “Uji publik selama ini kan terlalu normatif. Uji publik itu bentuknya rapat. Publiknya enggak tahu, yang diwakilin saja, tokoh masyarakat,” ungkap.<\/p>\n Karenanya, Dedi menawarkan media sosial sebagai ruang tambahan untuk melakukan uji publik. Menurut dia, masyarakat kini memiliki ruang yang jauh lebih luas untuk menyampaikan pendapat dibandingkan hanya mengandalkan pertemuan tatap muka.<\/p>\n “Uji publik sekarang uji aja di media sosial. Ribut-ribut di situ, bertengkar. Tinggal yang berikut lagi kebisingan,” kata Dedi.<\/p>\n Menurut Dedi, publikasi semacam itu dapat membuat masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab secara keilmuan terhadap kajian yang digunakan pemerintah.<\/p>\n