\n<\/p>\n
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperluas cakupan penerima layanan transportasi publik gratis dengan menambah\u00a0enam golongan masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, jumlah golongan yang berhak menggunakan layanan gratis Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta bertambah dari 15 menjadi\u00a021 golongan.<\/p>\n
<\/p>\n
Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bentuk perlindungan sosial dan menjaga mobilitas kelompok masyarakat tertentu menjelang rencana\u00a0penyesuaian tarif transportasi umum pada Januari 2027.<\/p>\n
Pramono mengatakan salah satu kelompok baru yang mendapatkan layanan gratis adalah pendamping penyandang disabilitas. Kebijakan ini diambil karena selama ini pendamping masih harus membayar tarif normal ketika menemani penyandang disabilitas menggunakan transportasi publik.<\/p>\n
\u201cSatu, pendamping penyandang disabilitas. Jadi sekarang ini yang selalu menjadi problem adalah ketika disabilitas memanfaatkan transportasi, ada pendampingnya, pendampingnya harus bayar. Maka dengan adanya aturan ini, pendamping disabilitas tidak perlu membayar, gratis. Diperlakukan sama dengan disabilitas,\u201d ujar Pramono di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (29\/9\/2026).<\/p>\n
Golongan kedua yang mendapatkan akses gratis adalah\u00a0warga Jakarta yang sedang mencari pekerjaan. Pemprov DKI nantinya menyediakan pos atau loket di sejumlah titik transportasi untuk mendukung verifikasi penerima manfaat.<\/p>\n
\u201cYang kedua adalah pencari kerja, bagi warga Jakarta ya, pencari kerja. Dan memang kalau bisa menunjukkan sedang mencari kerja, kan akan ada loket selalu di samping beberapa, di beberapa tempat. Bagi pencari kerja akan diberikan gratis,\u201d kata Pramono.<\/p>\n
Selanjutnya, Pemprov DKI memasukkan\u00a0pasien rujukan rutin\u00a0dengan kemampuan ekonomi terbatas sebagai penerima layanan gratis. Kelompok ini mencakup warga yang harus berulang kali mendatangi RSUD, rumah sakit, atau puskesmas untuk mendapatkan perawatan.<\/p>\n
\u201cYang berikutnya adalah pasien rujukan rutin. Jadi pasien yang selalu berulang-ulang datang ke RSUD atau ke rumah sakit atau ke puskesmas. Pasien yang seperti ini yang rujukannya rutin, kemampuannya juga terbatas, sehingga dengan demikian kita bebaskan,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Dari sektor pendidikan, layanan gratis diperluas kepada\u00a0pelajar dan mahasiswa tidak mampu yang berada di luar skema KJP dan KJMU. Ketentuan dan persyaratan bagi kelompok tersebut masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur.<\/p>\n
\u201cYang berikutnya adalah pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP, KJMU. Jadi yang tidak menerima KJP dan KJMU, kan KJP KJMU kan gratis, tetapi mahasiswa yang dianggap tidak mampu nanti ada syarat dan sebagainya yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur,\u201d tambah Pramono.<\/p>\n
Dua kelompok lainnya adalah\u00a0UMKM binaan\u00a0serta\u00a0korban bencana alam atau bencana yang sedang dalam masa pemulihan.<\/p>\n
\u201cYang berikutnya adalah UMKM binaan. Kita ingin memberikan karena UMKM binaan ini kan banyak sekali yang ada di Jakarta, tidak semua UMKM itu dalam kondisi yang seperti ini,\u201d ucap Pramono.<\/p>\n
\u201cKorban bencana alam atau bencana yang sedang dalam pemulihan. Jadi ada enam tambahan itu yang akan digratiskan,\u201d sambungnya.<\/p>\n
Baca Juga: Pramono Anung Disebut Tak Akan Pernah Bisa Saingi Dedi Mulyadi: KDM Selevel Jokowi-Gibran<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Sudah 20 Tahun Tak Naik, Pramono Ungkap Tarif TransJakarta Bakal Disesuaikan Mulai 1 Januari 2027<\/a><\/strong><\/p>\n