\n<\/p>\n
Pekerja industri kreatif berbasis proyek (project-based), seperti editor film dan casting director, masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaporan pajak pribadi. Salah satu persoalannya muncul dari sistem pembayaran proyek dengan nilai kontrak sekaligus (lump sum) yang mencakup berbagai kebutuhan produksi.<\/p>\n
<\/p>\n
Dalam sesi media interview di Jakarta, Selasa (29\/9\/2026), penyunting film sekaligus perwakilan Indonesian Film Editors (INAFED), Aline Jusria, mengatakan sistem pembayaran proyek kerap membuat penerima kontrak utama menanggung kewajiban pemotongan pajak untuk seluruh nilai kontrak.<\/p>\n
Menurut Aline, nilai kontrak yang diterima tidak sepenuhnya merupakan penghasilan pribadi. Sebagai contoh, kontrak senilai Rp50 juta bisa mencakup honor editor, honor asisten, biaya sewa studio, hingga transportasi.<\/p>\n
\u201cNilai kontrak Rp50 juta, misalnya, tidak hanya berisi honor editor, tetapi juga honor asisten, biaya sewa studio, hingga transportasi. Namun, karena kontrak diterbitkan atas nama satu orang, beban pemotongan pajak sering kali ditanggung sepenuhnya oleh penyunting utama. Karena itu, edukasi mengenai skema pemotongan dan pencatatan pajak antar-tim sangat dibutuhkan,\u201d ujar Aline.<\/p>\n
Persoalan tidak berhenti pada pembagian beban pajak. Pencatatan keuangan yang masih bercampur antara kebutuhan pribadi dan operasional proyek juga dapat menyulitkan pekerja kreatif ketika harus memenuhi kewajiban perpajakan.<\/p>\n
Senior Vice President MSME Amar Bank, Josua Sloane mengatakan kepatuhan pajak yang baik perlu didukung pencatatan transaksi yang tertib dan terpisah sejak awal.<\/p>\n
Melalui platform Amar Bank Business, pekerja lepas (freelancer) dapat memisahkan rekening untuk kebutuhan operasional proyek dan dana pribadi. Platform tersebut juga menyediakan fitur multiple-user yang memungkinkan pengelolaan dan pemantauan pengeluaran bersama secara lebih transparan.<\/p>\n
Baca Juga: Di Balik Gemerlap Industri Film, Pekerjanya Masih Sulit Akses Bank<\/a><\/strong><\/p>\n