\n<\/p>\n
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 pada Rabu (30\/9\/2026) pukul 19.00 WIB. Agenda persidangan fokus pada pembuktian pemohon, meliputi pendengaran keterangan ahli\/saksi serta pengesahan alat bukti tambahan.<\/p>\n
<\/p>\n
Perkara ini dilayangkan oleh koalisi pemohon yang terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta sejumlah warga negara.<\/p>\n
Fokus utama gugatan mempermasalahkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.<\/p>\n
Salah satu pemohon, Denny Indrayana, secara terbuka meminta majelis hakim MK untuk menghadirkan Gibran Rakabuming Raka secara langsung di ruang sidang guna mengklarifikasi persoalan pendidikan tersebut.<\/p>\n
“Penting untuk beliau (Gibran) menjelaskan bagaimana sebenarnya duduk perkara soal pendidikan yang bersangkutan,” tegas Denny melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dennyindrayana99, Selasa (29\/9\/2026).<\/p>\n
Selain Gibran, Denny juga meminta MK memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.<\/p>\n
Mengenai sorotan terkait tenggang waktu pendaftaran PHPU dan legal standing, Denny menilai batasan formal tersebut dapat dikesampingkan terlebih dahulu untuk menguji pokok perkara.<\/p>\n
“Saat ini bisa kita kesampingkan sebentar, akan menjadi putusan di akhir nanti saat MK membacakan apa posisi mereka atas permohonan yang kami mintakan. Mari sama-sama kita fokus kepada substansi, kepada inti masalah yang kita ingin cari bersama kebenarannya,” ujar Denny.<\/p>\n
Dalam sidang pendahuluan sebelumnya pada 21 September 2026, kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, membacakan petitum yang menuntut penegakan syarat pendidikan sesuai Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<\/p>\n
Adapun dua poin utama dalam petitum tersebut meliputi:<\/p>\n
Poin 3: Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017.<\/p>\n
<\/p>\n
Poin 4: Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<\/p>\n<\/p><\/div>\n