\n<\/p>\n
Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas mengenai perkembangan digitalisasi layanan publik serta penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026.<\/p>\n
<\/p>\n
Supratman menyampaikan bahwa Kementerian Hukum akan segera meluncurkan sistem digitalisasi layanan yang memungkinkan seluruh proses perizinan dan pelayanan publik di lingkungan kementerian dilakukan secara daring. Menurut Supratman, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n
\u201cYang pertama adalah terkait proses digitalisasi di Kementerian Hukum yang akan segera kita _launching_ di mana semua nanti akan seluruh proses perizinan layanan publik di Kementerian Hukum itu akan dilakukan secara online,\u201d ujar Supratman dalam keterangannya usai diterima.<\/p>\n
Selain digitalisasi layanan, Supratman melaporkan perkembangan pembentukan Posbankum yang saat ini telah mencapai sekitar 83.960 pos di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Keberadaan Posbankum tersebut telah menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap penyelesaian permasalahan hukum di tingkat awal.<\/p>\n
\u201cSaya sampaikan kepada Bapak Presiden dari 83.000 sekian posbankum yang sudah terbentuk, jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus, yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000,\u201d imbuh Supratman.<\/p>\n