\n<\/p>\n
Pemerintah dan DPR RI menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk menjaga momentum pembangunan nasional sekaligus menghadapi ketidakpastian ekonomi global.<\/p>\n
<\/p>\n
Kesepakatan APBN 2027 disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Selasa (29\/9\/2026).<\/p>\n
Besarnya belanja negara tersebut akan ditopang oleh pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Dengan demikian, terdapat kebutuhan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun untuk menopang keseluruhan postur APBN 2027.<\/p>\n
Suahasil mengatakan desain APBN tahun depan tidak hanya diarahkan untuk merespons tekanan dan ketidakpastian dari perekonomian global. Pemerintah juga ingin memastikan berbagai agenda pembangunan nasional tetap berjalan.<\/p>\n
“Arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, merespons ketidakpastian global dan mempercepat pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Pondasi yang kuat tersebut harus kita jaga dan terus diperkuat,” ujar Suahasil.<\/p>\n
Dalam postur tersebut, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan fiskal 2027 disebut tetap ekspansif, tetapi pelaksanaannya diarahkan secara kolaboratif, terarah, dan terukur.<\/p>\n
Suahasil menegaskan besaran anggaran tersebut tidak sekadar menjadi target fiskal pemerintah. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menjaga pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.<\/p>\n
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya.<\/p>\n
Salah satu porsi terbesar dalam APBN 2027 diarahkan untuk sektor pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun untuk mendukung berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.<\/p>\n
Dana tersebut antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat serta Sekolah Unggul Garuda. Pemerintah juga menyiapkan dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).<\/p>\n
Selain pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin, dan kelompok rentan melalui sejumlah program bantuan.<\/p>\n
Program yang didukung antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, Kartu Sembako, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).<\/p>\n