\n<\/p>\n
Gugatan Pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai belum menunjukkan keuntungan politik bagi pihak yang membawanya ke ranah hukum seperti Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana.<\/p>\n
<\/p>\n
Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensa) justru mengaku belum dapat melihat bagaimana perkara tersebut akan memberikan keuntungan langsung kepada sosok itu maupun pihak lain yang berada di balik gugatan.<\/p>\n
Baca Juga: PSI Bakal Merasakan ‘Berkah’ Jokowi: Punya Efek Underdog, Nantinya Kantongi Efek Bandwagon<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cSaya sampai saat ini tidak terbayang kalau gugatan soal syarat pendidikan ini justru menguntungkan Denny Indrayana hingga Refly Harun,\u201d kata Hensa, dikutip Selasa (29\/9\/2026).<\/p>\n Perkara tersebut diajukan sejumlah pemohon, di antaranya Denny Indrayana dan Subhan. Sementara Refly Harun tercatat berada dalam tim kuasa hukum. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran di Pemilu 2024.<\/p>\n Hensa juga mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan mengenai suatu persyaratan tidak selalu secara otomatis menentukan keputusan akhir terkait pencalonan.<\/p>\n Ia mengambil contoh pemeriksaan kesehatan dalam proses pemilu. Menurutnya, tim pemeriksa memberikan hasil pemeriksaan, tetapi keputusan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan tetap melalui mekanisme dan kewenangan penyelenggara pemilu.<\/p>\n \u201cIndonesia biasanya tidak mengambil risiko dengan hal-hal seperti ini. Misalnya dalam pemeriksaan kesehatan calon presiden, calon wakil presiden atau calon kepala daerah,\u201d ujarnya.<\/p>\n \u201cDokter atau tim pemeriksa kesehatan memberikan hasil pemeriksaannya. Kemudian ada proses dan kewenangan penyelenggara pemilu dalam menentukan apakah persyaratan pencalonannya terpenuhi,\u201d lanjutnya.<\/p>\n Di luar kepentingan politik para pihak, ia melihat ada manfaat lain yang lebih luas dari perkara tersebut.<\/p>\n Menurutnya, proses hukum yang berlangsung dapat menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan dan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu mendatang.<\/p>\n Ia juga menilai perkara tersebut dapat menjadi kesempatan bagi pengadilan untuk memperkuat kembali kepercayaan publik.<\/p>\n