\n<\/p>\n
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, meminta penanganan bencana kebakaran di ibu kota tidak lagi sekadar berfokus pada kecepatan pemadaman. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat langkah pencegahan yang berbasis pada pengelolaan risiko di lapangan.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cTantangan pemerintah sekarang adalah bagaimana hadir sebelum api itu muncul. Setiap kebakaran besar harus menghasilkan perbaikan sistem,” ujar kevin dalam keterangannya, Selasa (29\/9\/2026).<\/p>\n
Data Gulkarmat per 1 Januari\u201331 Agustus 2026 mencatat 1.216 kebakaran, di mana 53,37% (649 kasus) dipicu masalah listrik. Rumah tinggal menjadi objek terbanyak yang terbakar (358 kasus), sedangkan dengan Jakarta Barat terdata sebagai wilayah paling rawan (368 kasus).<\/p>\n
Karena itu, Kevin mendorong Pemprov DKI, PLN, dan instansi terkait menyusun Jakarta Fire Risk Map hingga tingkat RW. Peta ini memuat data kepadatan bangunan, kondisi listrik, akses pemadam, dan hidran.\u00a0<\/p>\n
Lebih lanjut, Kevin meminta 50 RW risiko tertinggi diberi bantuan khusus seperti cek instalasi listrik, MCB, APAR, dan jalur evakuasi.<\/p>\n
“Pencegahan bukan mencari siapa yang bisa disalahkan. Pencegahan adalah menemukan titik risiko sebelum risiko itu berubah menjadi bencana,” tegasnya.<\/p>\n
meminta agar indikator keberhasilan penanggulangan kebakaran di Jakarta mulai diubah. Keberhasilan tidak boleh lagi hanya diukur dari seberapa cepat petugas tiba di lokasi kebakaran (response time), melainkan dari seberapa efektif pemerintah mampu menekan dan menurunkan jumlah kejadian di wilayah-wilayah yang masuk dalam zona risiko tinggi.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cKita tentu berharap tidak ada kebakaran berikutnya. Tetapi harapan saja tidak cukup. Pemerintah harus menggunakan data untuk mengetahui di mana risiko terbesar berada,” pungkas Kevin.<\/p>\n<\/p><\/div>\n