\n<\/p>\n
Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) terus mendapat sorotan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).<\/p>\n
<\/p>\n
Kader PSI Dedy Nur Palakka menilai pihak yang kini sibuk membawa persoalan tersebut ke MK merupakan orang-orang yang secara personal merasa jengkel dan kesal terhadap Gibran.<\/p>\n
Dedy menyampaikan pandangan tersebut melalui akun X pada Selasa (29\/9\/2026). Ia juga menyinggung soal kewenangan pemakzulan yang menurutnya berada pada DPR.<\/p>\n
“Kalau bicara PEMAKZULAN yang punya kewenangan konstitusional itu namanya DPR. Tapi, sejauh ini kita tidak pernah mendengar lembaga ini mengeluarkan semacam agenda resmi pemakzulan atas Presiden maupun Wakil Presiden,” tulis Dedy di akun X, Selasa (29\/9\/2026).<\/p>\n
Baca Juga: Tidak Ada yang Bela Gibran di Polemik Ijazah, PSI: Ia Bersama Rakyat<\/a><\/strong><\/p>\n Menurut Dedy, tidak adanya agenda resmi pemakzulan maupun pendapat resmi DPR menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sedang menghadapi persoalan terkait UUD 1945.<\/p>\n “Bahkan untuk menyampaikan pendapat resminya saja tidak. Artinya, pemerintahan Prabowo-Gibran sebenarnya tidak pernah ada masalah dengan UUD 1945,” ujarnya.<\/p>\n Dedy kemudian mengarahkan sorotannya kepada pihak-pihak yang saat ini mengajukan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran ke MK.\u00a0<\/p>\n “Sekarang yang lagi sibuk di MK hanyalah orang-per-orangan yang jengkel dan kesal saja secara personal sama Gibran Rakabuming Raka, alasannya masih agak-agak mirip soal dokumen ijasah yang mereka duga-duga tidak memenuhi syarat,” sebut Dedy.<\/p>\n Meski menyebut demikian, Dedy mengakui bahwa pihak-pihak tersebut tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan melalui proses persidangan di MK.\u00a0<\/p>\n