\n<\/p>\n
Gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak hanya dilihat Rismon Sianipar sebagai persoalan Wakil Presiden. Ia justru menyoroti kemungkinan dampak yang lebih luas apabila perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan Indonesia dijadikan dasar untuk mempertanyakan hak politik seseorang.<\/p>\n
<\/p>\n
Rismon mengatakan, Indonesia memiliki sistem pendidikan sendiri, begitu pula negara lain seperti Singapura dan Inggris. Menurut dia, perbedaan struktur maupun istilah akademik seharusnya tidak serta-merta membuat seseorang dianggap tidak memenuhi persyaratan pendidikan.<\/p>\n
\u201cHanya karena sistem akademik kita mengacu ke Indonesia dan seseorang yang sekolah di Singapura ataupun di British itu menganut sistem akademik sendiri,\u201d ungkap Rismon dalam keterangannya, dikutip Selasa (29\/9\/2026).<\/p>\n
Baca Juga: Mantan Musuh Jokowi Pasang Badan Bela Gibran di Polemik Ijazah<\/a><\/strong><\/p>\n Ia kemudian mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat berimbas kepada warga negara Indonesia lainnya yang pernah bersekolah di luar negeri.<\/p>\n \u201cKalau Gibran didiskualifikasi hanya karena sistem akademik yang berbeda dengan sistem akademik di Indonesia, maka akan banyak anak-anak bangsa yang menjadi korban seperti itu juga nanti. Tidak punya hak politik hanya karena sistem akademiknya yang berbeda seperti yang ada di Indonesia,\u201d imbuh Rismon.<\/p>\n Menurut Rismon, perbedaan sistem pendidikan tersebut juga menjadi hal yang ia dapatkan dari pembicaraan dengan sejumlah dosen dan rekannya yang memiliki pengalaman menempuh pendidikan di Inggris.<\/p>\n \u201cAda sejumlah dosen, teman-teman saya yang sekolah mulai dari master sampai doktoral di UK (United Kingdom), yang anaknya juga ikut dan mengikuti pendidikan atau jenjang akademik sistem British,\u201d kata Rismon.\u00a0<\/p>\n