\n<\/p>\n
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan kembali menggelar sidang sengketa hasil Pemilu Presiden 2024 yang berkaitan dengan polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (30\/9\/2026).<\/p>\n
<\/p>\n
Sidang perkara Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 tersebut akan memasuki tahap pembuktian. Pada agenda itu, pemohon berkesempatan menghadirkan ahli maupun saksi sekaligus menyerahkan alat bukti tambahan kepada majelis hakim.<\/p>\n
Berdasarkan jadwal yang dipublikasikan MK, salah satu sosok yang akan memberikan keterangan adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.<\/p>\n
“Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan Ahli dan\/atau Saksi Pemohon serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan Pemohon),” bunyi dari laman resmi MK terkait sidang Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026, dikutip Selasa (29\/9.)<\/p>\n
Baca Juga: Seret Syarat Pendidikan Gibran ke MK, Denny Indrayana Kelakar Soal Tawaran ‘Uang Damai’<\/a><\/strong><\/p>\n Denny diketahui menjadi bagian dari kelompok pemohon yang menggugat hasil Pilpres 2024. Mereka mempersoalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dengan alasan terdapat persoalan terkait pemenuhan syarat pendidikan.<\/p>\n Dalam persidangan sebelumnya, Denny menyatakan informasi mengenai latar belakang pendidikan Gibran yang dipersoalkan dalam gugatan tidak mudah diakses oleh publik. Menurutnya, data yang diperlukan baru diperoleh setelah berbagai upaya dilakukan.<\/p>\n “Informasinya (soal syarat pendidikan Gibran) ditutupi dan tidak diberikan, bahkan sampai sekarang,” ujar Denny dalam sidang pada Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n Ia menjelaskan pihak pemohon baru belakangan mengetahui informasi yang dijadikan dasar untuk menggugat kelayakan Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.<\/p>\n Sebelum membawa perkara ke MK, pemohon disebut telah menempuh berbagai jalur. Mulai dari peradilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Komisi Informasi Pusat (KIP), hingga menyampaikan surat kepada DPR.<\/p>\n Namun, serangkaian langkah tersebut dinilai belum memberikan jawaban yang memuaskan. Karena itu, MK disebut menjadi tempat terakhir untuk mencari kepastian hukum atas persoalan yang mereka ajukan.<\/p>\n