\n<\/p>\n
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan pembatasan kendaraan ganjil-genap dan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau\u00a0Car Free Day<\/em>\u00a0(CFD) di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan evaluasi diperlukan agar kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan mobilitas warga.<\/p>\n <\/p>\n Pramono mengatakan evaluasi terkait kedua kebijakan tersebut akan dilaporkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam pertemuan pada Senin (28\/9\/2026).<\/p>\n \u201cKebetulan sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian Car Free Day,\u201d kata Pramono saat meninjau Anak Kali Krukut di kawasan Kebon Melati, Jakarta Pusat, Senin (28\/9\/2026).<\/p>\n Pramono belum memerinci perubahan yang akan dilakukan terhadap kebijakan ganjil-genap maupun CFD. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mengevaluasi dampaknya terhadap mobilitas masyarakat.<\/p>\n \u201cIntinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,\u201d tegas Pramono.<\/p>\n Salah satu hal yang masuk dalam evaluasi ialah usulan penambahan frekuensi CFD yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Pramono mengatakan usulan tersebut telah diterima dan akan dikaji lebih lanjut.<\/p>\n Pemprov DKI Jakarta akan mendalami usulan tersebut sebelum menentukan keputusan. Menurut Pramono, evaluasi diperlukan untuk memperhitungkan dampak pelaksanaan CFD terhadap mobilitas masyarakat, termasuk penutupan sejumlah ruas jalan.<\/p>\n \u201cKarena ini saya tidak ingin terlalu buru-buru, maka saya minta sekarang ini didalami, dipelajari apa yang menjadi usulan untuk dua hari (CFD),” tutur Pramono.<\/p>\n Baca Juga: Soal Rencana CFD Dua Kali Seminggu, Ini Kata Pramono Anung<\/a><\/strong><\/p>\n