\n<\/p>\n
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menegaskan gugatan yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak semata-mata mempersoalkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun dokumen pendidikannya.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Denny, perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah prinsip konstitusional yang menurutnya harus dipertimbangkan dalam menilai pemenuhan syarat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.<\/p>\n
\u201cMBG = Masalahnya Bukan Gibran. Masalahnya bukan Gibran. Masalahnya bukan semata-mata ijazah Gibran. Masalahnya bukan semata-mata syarat pendidikan Gibran. Masalahnya jauh lebih mendasar dari itu,\u201d kata Denny, Sabtu (26\/9\/2026).<\/p>\n
Denny kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut dia, prinsip tersebut menjadi persoalan apabila suara pemilih diberikan kepada calon wakil presiden yang kemudian dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan.<\/p>\n
\u201cKetika suara kita ternyata diberikan kepada cawapres yang tidak memenuhi syarat, yang dilanggar adalah prinsip DAULAT RAKYAT, yang dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia juga menyinggung prinsip negara hukum yang menurutnya berkaitan dengan penerapan aturan mengenai syarat usia dan pendidikan calon presiden maupun wakil presiden.<\/p>\n
\u201cKetika aturan syarat umur dan syarat pendidikan di-Gibrankan, yang dilanggar adalah prinsip NEGARA HUKUM, yang dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,\u201d katanya.<\/p>\n
Selain itu, Denny mempersoalkan proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menilai terdapat persoalan terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam konstitusi.<\/p>\n
\u201cKetika aturan pemilu dicawa-cawe demi Gibran bin Jokowi, yang dilanggar adalah prinsip pemilu JUJUR dan ADIL, yang dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Denny kemudian menyoroti Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk Pasal 18 ayat (3), serta mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu.<\/p>\n
\u201cKetika KPU membuat aturan 18 ayat (3) yang meng-Gibran, melarang pengawasan Bawaslu, yang dilanggar adalah prinsip penyelenggara pemilu yang MANDIRI, yang dijamin Pasal 22E ayat (5) UUD 1945,\u201d katanya.<\/p>\n
Persoalan pendidikan juga menjadi bagian dari argumentasi Denny. Ia mengaitkan dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut dengan amanah konstitusi mengenai pendidikan.<\/p>\n
\u201cKetika ijazah setara SMA yang diakali, yang dilanggar adalah amanah pendidikan yang meningkatkan IMAN dan TAKWA serta AKHLAK yang MULIA yang dijamin Pasal 31 ayat (3) UUD 1945,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Atas berbagai persoalan yang menurutnya berkaitan dengan perkara tersebut, Denny menyatakan harapan terakhir para pemohon berada pada MK. \u201cKetika sebegitu banyak prinsip konstitusi yang dilanggar, maka harapan terakhir kita adalah: Mahkamah Konstitusi,\u201d pungkas Denny.<\/p>\n