\n<\/p>\n
Polemik mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat sorotan. Kali ini, komentar datang dari anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat.<\/p>\n
<\/p>\n
Reza menyoroti dugaan bahwa dokumen pendidikan terakhir Gibran disebut memiliki tingkat kesetaraan yang dipersoalkan hingga dianalogikan dengan bimbingan belajar atau bimbel.<\/p>\n
Melalui unggahannya di X, Sabtu (26\/9\/2026), Reza kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi seorang guru untuk tercatat dalam sistem pendidikan.<\/p>\n
\u201cGuru untuk bisa terdata di dapodik atau EMIS aja selain minimal harus S1, juga harus melampirkan ijazah dari SD sampe lulus kuliah,\u201d kata Reza.<\/p>\n
Menurut Reza, persyaratan tersebut menunjukkan adanya sejumlah dokumen pendidikan yang harus dipenuhi guru ketika masuk dalam sistem pendataan pendidikan.<\/p>\n
Karena itu, ia mempertanyakan persoalan dugaan kesetaraan dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Gibran. Reza menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai rasa keadilan.<\/p>\n
\u201cSementara ijazah Wapres yang disinyalir setara ijazah bimbel, saya rasa kurang adil,\u201d ucap Reza.<\/p>\n
Selain menyoroti persoalan syarat pendidikan Gibran, Reza juga mengaitkannya dengan kondisi anggaran pendidikan. Ia menyinggung besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu).<\/p>\n
\u201cApalagi ditengah terpangkasnya anggaran pendidikan. Biaya Pemilu sama MBG gedean biaya MBG kok, Pemilu sekitar 71 Triliun. MBG 240 Triliun,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Komentar Reza mengenai anggaran tersebut juga sejalan dengan perhatian yang sebelumnya ia sampaikan terkait alokasi anggaran pendidikan. Pada 2026, Reza tercatat mengajukan uji materi ke MK terkait ketentuan anggaran pendidikan yang memasukkan program MBG dalam pendanaan operasional pendidikan.<\/p>\n