\n<\/p>\n
Loyalis Joko Widodo, Dede Budhyarto, mengingatkan adanya risiko politik besar bagi pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bisa terjadi apalagi wakil presiden benar-benar dilengserkan melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
Dede menilai kemungkinan tersebut tidak berhenti pada pergantian sosok di kursi wakil presiden. Apabila Gibran dinyatakan tidak sah menduduki jabatan tersebut, konsekuensinya dapat merembet kepada legitimasi pemerintah saat ini karena keduanya terpilih melalui Pemilu 2024.<\/p>\n
Baca Juga: Ulama Bilang Jokowi Tak Akan Datang ke Sidang Roy Suryo: Keimanan Saya Mengatakan Ijazah Itu Palsu<\/a><\/strong><\/p>\n Menurut Dede, titik krusialnya berada pada skenario apabila gugatan tidak hanya menghasilkan temuan mengenai persoalan administrasi, tetapi sampai membuat politikus muda itu harus kehilangan jabatan sebagai wakil presiden.<\/p>\n “Sampai Wapres benar-benar dilengserkan, gugatan soal keabsahan itu berarti proses Pemilu kemarin tidak sah,” ujarnya, dikutip Sabtu (26\/9\/2026).<\/p>\n Dede melihat pemerintah saat ini dapat ikut terseret dalam persoalan legitimasi. Sebab, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran merupakan pasangan yang sama-sama ditetapkan sebagai pemenang Pemilu 2024.<\/p>\n “Presiden pasti kena imbasnya karena publik bisa mengartikan dia mensahkan & menyetujui ketidakabsahan tersebut,” jelas Dede.<\/p>\n Dede kemudian memperluas analisisnya dengan menyebut perkara tersebut bukan lagi sekadar perselisihan mengenai posisi dari Gibran. Ia menilai putusan yang sampai mengubah status politikus muda itu dapat memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan.<\/p>\n “Ini bukan lagi soal satu orang. Ini soal legitimasi pemerintahan yg sedang berjalan,” tegasnya.<\/p>\n Ia memperingatkan bahwa konsekuensi politik dari skenario tersebut bisa berlangsung panjang.<\/p>\n “Efeknya akan panjang & jelas mengganggu stabilitas negara,” pungkas Dede.<\/p>\n Pernyataan Dede muncul bersamaan dengan berlangsungnya pemeriksaan perkara di MK. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran di Pilpres 2024.<\/p>\n Salah satu titik yang menjadi sorotan dalam persidangan adalah proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<\/p>\n Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin mengakui lembaganya tidak mendatangi kementerian terkait untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran.<\/p>\n Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan keputusan lembaga tersebut.<\/p>\n “Saya ingin dialog saja nih Pak Afif. Dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh pemohon, apakah komisi juga datang ke Diknas?” tanya Saldi.<\/p>\n Afifuddin menjawab, “Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya.”<\/p>\n Saldi kemudian membandingkan mekanisme tersebut dengan praktik verifikasi dokumen yang dilakukan komisi pemilu daerah dalam penyelenggaraan pilkada.<\/p>\n “KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini tidak datang ya?” cecar Saldi.<\/p>\n