\n<\/p>\n
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap menghadapi perubahan aturan pemilu, termasuk berapa pun ambang batas parlemen (parliamentary threshold<\/em>) yang nantinya disepakati dalam revisi Undang-Undang Pemilu.<\/p>\n <\/p>\n Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mengakui partainya tidak memiliki kursi di parlemen sehingga tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.<\/p>\n Baca Juga: Bukan Soal Keaslian, Jokowi Laporkan Roy Suryo Gegara Tak Izin Sebarkan Dokumen Ijazah<\/a><\/strong><\/p>\n Raja Juli mengatakan pihaknya hanya dapat mengikuti keputusan yang dibuat partai-partai yang memiliki representasi di DPR. Namun, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan membuat partainya mundur dari persaingan menuju Pemilu 2029.<\/p>\n “Kami pada dasarnya kita tidak ada di parlemen, tidak ada di DPR. Apapun yang diputuskan oleh parlemen, kami insyaallah siap ya,” ujar Raja Juli, dikutip Sabtu (26\/9\/2026).<\/p>\n Pernyataan itu disampaikan di tengah pembahasan mengenai formulasi ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sejumlah partai politik mulai menyampaikan angka yang dianggap ideal untuk menentukan partai yang dapat memperoleh kursi parlemen pada Pemilu mendatang.<\/p>\n Raja Juli mengingatkan agar perubahan ambang batas tidak justru menyebabkan semakin banyak suara pemilih kehilangan representasi. Ia merujuk pada hasil pemilu sebelumnya ketika ambang batas parlemen sebesar 4 persen membuat sekitar 16 juta suara tidak memperoleh kursi di DPR.<\/p>\n “Agar suara rakyat itu tidak mubazir, suara rakyat tidak sia-sia. Kan sudah ada tuh angkanya ya, sekitar 16 juta suara yang kemudian tidak ada representasinya di parlemen dengan threshold<\/em> 4 persen,” kata Raja Juli.<\/p>\n Menurutnya, pembentuk undang-undang perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi pihaknya, persoalan ambang batas bukan hanya soal peluang partai mendapatkan kursi, tetapi juga menyangkut keterwakilan pemilih.<\/p>\n “Kalau 5 persen kira-kira berapa (suara terbuang)? Jadi saya kira formulasi yang berkeadilan dan demokratis saya kira itu menjadi penting,” ujarnya.<\/p>\n Pembahasan tersebut menjadi semakin menarik karena terdapat perbedaan usulan di antara partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono sebelumnya menyebut partai-partai dalam koalisi pemerintah cenderung mendukung angka 5 persen.<\/p>\n “Tapi satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal p<\/em>arliamentary threshold<\/em> 5 persen. Kemarin Golkar juga menyampaikan. PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono.<\/p>\n Sugiono menjelaskan angka tersebut dipertimbangkan dengan tujuan agar suara pemilih tetap dapat terakomodasi dan tidak terlalu banyak terbuang pada setiap pemilu.<\/p>\n