\n<\/p>\n
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melontarkan sindiran tajam terkait polemik yang kembali menyeret syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Raja Juli, persoalan mengenai dokumen pendidikan seolah terus berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).<\/p>\n
Baca Juga: Bukan Soal Keaslian, Jokowi Laporkan Roy Suryo Gegara Tak Izin Sebarkan Dokumen Ijazah<\/a><\/strong><\/p>\n “Dulu ijazah Pak Jokowi. Hari ini Mas Gibran. Mungkin besok Mas Kaesang. Mungkin lusa ijazah Jan Ethes,” kata Raja Juli, dikutip Jumat (25\/9\/2026).<\/p>\n Raja Juli menilai polemik tersebut memiliki kemiripan dengan perdebatan yang sebelumnya muncul terkait dokumen pendidikan Jokowi. Ia mempertanyakan arah perdebatan politik yang kembali menyasar persoalan pendidikan anggota keluarga Jokowi.<\/p>\n Menurutnya, dinamika semacam itu tidak sejalan dengan prinsip politik yang seharusnya mengedepankan etika serta keterbukaan.<\/p>\n “Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan ya, dan politik yang beradab perlu dikedepankan. Jadi saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab ya,” ujar Raja Juli.<\/p>\n Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) sedang memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ia mempersoalkan syarat pencalonan Gibran di Pilpres 2024.<\/p>\n Para pemohon secara resmi meminta pengadilan menilai kembali pemenuhan syarat pendidikan politikus muda itu ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.<\/p>\n Perkara itu tercatat dengan Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026. Pemohonnya antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.<\/p>\n Para pemohon dalam argumentasinya menggunakan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka berpendapat calon presiden dan wakil presiden wajib memenuhi persyaratan pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau sederajat sejak tahapan pendaftaran hingga penetapan.<\/p>\n Mereka juga mempertanyakan surat keterangan penyetaraan tamat sekolah menengah kejuruan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran. Bahkan, Kuasa Hukum Pemohon Bambang Widjojanto menyebut adanya dugaan persoalan yang lebih dari sekadar kesalahan administratif.<\/p>\n “Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dari pihak terkait tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif,” kata Bambang.<\/p>\n