\n<\/p>\n
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai gugatan sengketa terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka salah sasaran dan menyalahi prosedur ketatanegaraan.<\/p>\n
<\/p>\n
Melalui kuasa hukumnya, Jufaldi, KPU menegaskan bahwa permohonan perkara Nomor 01\/PHPU.PRES\/XXIV.2026 tersebut sejatinya masuk dalam kategori upaya pemakzulan (impeachment), bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jufaldi saat membacakan eksepsi KPU yang berjudul “Permohonan Pemohon Masuk Dalam Kategori Pemakzulan” dalam persidangan di Ruang Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Rabu (23\/9\/2026).<\/p>\n
“Dalam pokok permohonan, permohonan para pemohon masuk dalam kategori pemakzulan. Kami berkesimpulan para pemohon sebenarnya menyadari bahwa perkara ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya secara langsung,” urai Jufaldi di hadapan majelis hakim konstitusi.<\/p>\n
KPU memaparkan sejumlah landasan hukum yang mendasari argumen bahwa gugatan Denny Indrayana cs tersebut tidak dapat diproses melalui skema sengketa pemilu biasa:<\/p>\n
Batas Kewenangan MK: Merujuk pada asas negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kekuasaan kehakiman harus berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang ketat. Kewenangan MK dalam ranah kepemiluan terbatas pada penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara pemilu, bukan mengadili syarat administrasi pasca-pelantikan.<\/p>\n
Mekanisme Pemakzulan Konstitusional: Mengingat Presiden dan Wakil Presiden telah resmi dilantik, segala upaya yang berpotensi melengserkan jabatan tersebut harus tunduk pada mekanisme pemakzulan yang diatur secara spesifik dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.<\/p>\n
Wajib Melalui Usulan DPR: Mahkamah Konstitusi memang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus proses pemakzulan. Namun, proses peradilan tersebut mutlak harus didahului oleh usulan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<\/p>\n
“MK tetap memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden, namun harus didasarkan atas usulan dari DPR. Pemohon tidak dapat langsung mengajukan perkara ke MK tanpa adanya usulan tersebut,” tegas Jufaldi.<\/p>\n
<\/p>\n
Melalui eksepsi ini, KPU meminta majelis hakim konstitusi untuk menolak permohonan para pemohon mengingat cacat formil terkait kewenangan absolut lembaga peradilan dalam menangani perkara tersebut.<\/p>\n<\/p><\/div>\n