{"id":112970,"date":"2026-09-24T16:48:36","date_gmt":"2026-09-24T09:48:36","guid":{"rendered":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/09\/24\/jelang-hjkb-pengamat-singgung-dampak-kebijakan-pemkot-ke-warga-bandung\/"},"modified":"2026-09-24T16:48:36","modified_gmt":"2026-09-24T09:48:36","slug":"jelang-hjkb-pengamat-singgung-dampak-kebijakan-pemkot-ke-warga-bandung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/09\/24\/jelang-hjkb-pengamat-singgung-dampak-kebijakan-pemkot-ke-warga-bandung\/","title":{"rendered":"Jelang HJKB, Pengamat Singgung Dampak Kebijakan Pemkot ke Warga Bandung"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.koranmandala.com\">KORAN MANDALA<\/a><\/strong> \u2013 Jelang Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan menjadi catatan terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin.<\/p>\n<p>Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya melihat capaian pembangunan. Tetapi Dampak kebijakan terhadap masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, juga perlu menjadi ukuran.<\/p>\n<p>\u201cDari perspektif masyarakat miskin dan kelompok marginal, seluruh persoalan yang ada\u00a0 akhirnya bertemu pada satu pertanyaan, yaitu siapa yang menanggung biaya ketika pemerintah tidak efektif?\u201d kata Kristian. saat dihubungi Koran Mandala.Kamis (24\/9\/2026)<\/p>\n<p>Menurutnya, persoalan yang terjadi di Kota Bandung dapat memberikan dampak berbeda terhadap setiap kelompok masyarakat.<\/p>\n<p>\u201cKetika sampah tidak tertangani, masyarakat di kawasan padat lebih dahulu merasakan dampaknya,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Selain sampah, persoalan kemacetan juga dinilai dapat memberikan beban tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada angkutan umum.<\/p>\n<p>\u201cKetika kemacetan memburuk, pekerja berpenghasilan rendah yang bergantung pada angkutan umum kehilangan waktu dan mengeluarkan biaya lebih besar,\u201d kata Kristian.<\/p>\n<p>Begitu pula dengan pelayanan administrasi. Menurut Kristian, warga yang tidak memiliki akses dan sumber daya untuk mencari alternatif akan menjadi kelompok yang paling dirugikan ketika pelayanan pemerintah berjalan lambat.<\/p>\n<p>\u201cKetika pelayanan administrasi lambat, warga yang tidak memiliki akses dan sumber daya untuk mencari jalan alternatif menjadi kelompok yang paling dirugikan,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Karena itu, Kristian menilai evaluasi terhadap pemerintahan Farhan-Erwin perlu melihat distribusi manfaat dan beban kebijakan, bukan hanya kondisi Kota Bandung secara keseluruhan.<\/p>\n<p>\u201cKarena itu, evaluasi pemerintahan Farhan-Erwin harus menggunakan ukuran yang tidak hanya melihat kondisi Kota Bandung secara agregat, tetapi juga melihat distribusi manfaat dan beban kebijakan,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Ia juga menekankan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan yang terlihat secara umum, tetapi turut memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling terbatas.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya meningkatkan citra kota, tetapi juga memperbaiki kondisi hidup masyarakat yang memiliki kemampuan paling terbatas,\u201d ujar Kristian.<\/p>\n<p>Menurutnya, pemerintahan Farhan-Erwin telah menunjukkan sejumlah capaian, tetapi masih terdapat persoalan tata kelola yang perlu diselesaikan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketergantungan terhadap TPA Sarimukti, kemacetan akibat pembangunan transportasi, pengawasan anggaran, serta komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota.<\/p>\n<p>\u201cPada akhirnya, pemerintahan Farhan-Erwin menunjukkan capaian yang nyata sekaligus sejumlah persoalan tata kelola yang belum sepenuhnya terselesaikan,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Kristian menilai kualitas pemerintahan tidak dapat hanya dilihat dari capaian program. Berbagai persoalan yang masih muncul perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.<\/p>\n<p>\u201cNamun, ketergantungan terhadap TPA Sarimukti, gangguan kemacetan akibat pembangunan transportasi, kebutuhan memperkuat pengawasan anggaran, persoalan hukum yang sempat menimpa Erwin, serta ketegangan komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan tidak dapat dinilai hanya dari capaian program,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Sementara mengenai hubungan Farhan dan Erwin, Kristian menilai persoalan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan karena keduanya memperoleh mandat publik sebagai satu pasangan.<\/p>\n<p>\u201cDemikian pula, hubungan Farhan dan Erwin perlu diperbaiki bukan demi kepentingan citra politik, melainkan karena keduanya membawa mandat publik yang sama,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Menurut Kristian, ukuran penting dalam pemerintahan adalah kemampuan mengubah anggaran menjadi pelayanan dan kebijakan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat.<\/p>\n<p>\u201cUkuran paling penting bagi pemerintahan ini adalah kemampuan mengubah anggaran menjadi pelayanan, mengubah kebijakan menjadi hasil, memperbaiki kesalahan secara terbuka, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Menjelang HJKB ke-216, evaluasi tersebut menjadi catatan bagi Pemkot Bandung agar pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian program, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.koranmandala.com\/daerah\/223108\/jelang-hjkb-pengamat-singgung-dampak-kebijakan-pemkot-ke-warga-bandung\/\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KORAN MANDALA \u2013 Jelang Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan menjadi catatan terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya melihat capaian pembangunan. Tetapi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":61456,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-112970","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news"],"relative_dates":{"created":"5 hours ago","modified":"5 hours ago"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/112970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=112970"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/112970\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/61456"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=112970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=112970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=112970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}