\n<\/p>\n
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menanggapi masih adanya masyarakat yang belum menerima hasil politik pemilu, khususnya terkait terpilihnya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.<\/p>\n
<\/p>\n
Jimly mengatakan dirinya memahami apabila ada masyarakat yang masih kecewa terhadap Gibran. Namun, ia mengingatkan bahwa proses politik telah menghasilkan keputusan dan politikus muda itu kini telah menjalankan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.<\/p>\n
Baca Juga: Guru Besar UGM: Denny Indrayana Bangun Gugatan dengan Ciamik, Gibran Dipaksa Harus Menghadirkan…<\/a><\/strong><\/p>\n Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara hak untuk tidak menyukai pilihan politik dengan realitas ketatanegaraan yang telah berlangsung.<\/p>\n “Ada yang masih kecewa kepada Gibran. Terus lah bagaimana, dia udah jadi wapres ya kan, terserah kita setuju, tidak setuju dan apa, milih, tidak milih kan dia udah jadi wapres, dan jadi wapres sampai 2029,” ucap Jimly, dikutip Kamis (24\/9\/2026).<\/p>\n Menurut Jimly, perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk setuju maupun tidak setuju terhadap seorang kandidat.<\/p>\n Namun, setelah proses pemilu selesai dan pasangan yang memenangkan kontestasi telah menjalankan pemerintahan, kondisi tersebut menjadi realitas ketatanegaraan yang harus diterima.<\/p>\n “Harus diterima, ini sekali lagi permainan bernegara ya gak usah baper gitu loh,” tegasnya.<\/p>\n Jimly menilai kekecewaan politik tidak semestinya membuat masyarakat terus terjebak dalam persoalan yang sama. Apalagi, menurutnya, masih banyak persoalan bangsa yang membutuhkan perhatian.<\/p>\n Ia juga mengingatkan bahwa ketidaksetujuan terhadap seorang pejabat dapat disalurkan melalui mekanisme demokrasi berikutnya.<\/p>\n “Nanti jangan dipilih lagi kalau nggak mau gitu,” tukasnya.<\/p>\n Pernyataan tersebut disampaikannya di tengah kembali menghangatnya polemik mengenai Gibran. Saat ini, perkara yang mempersoalkan pencalonan politikus muda itu sebagai calon wakil presiden pada pemilu sebelumnya sedang diperiksa MK.<\/p>\n Diketahui, Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengajukan gugatan yang mempersoalkan dugaan ketidaklengkapan atau keabsahan syarat pendidikan Gibran di Pilpres 2024..<\/p>\n Perkara tersebut telah memasuki sidang kedua pada Rabu (23\/9\/2026). Dalam persidangan, hakim menggali sejumlah persoalan terkait proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran.<\/p>\n Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin. Ia diserbu berbagai pertanyaan mengenai proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran.<\/p>\n