\n<\/p>\n
Janji Presiden Prabowo Subianto untuk memburu koruptor hingga ke berbagai penjuru dunia belum membuat kinerja pemberantasan korupsi pemerintah mendapat penilaian tinggi dari pengamat komunikasi politik dan militer, Selamat Ginting. Ia justru menyoroti sejumlah perkara di dalam negeri yang menurutnya masih menunggu keberanian aparat penegak hukum.<\/p>\n
<\/p>\n
Selamat kemudian memberikan nilai 5 terhadap kinerja pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari pernyataan soal mengejar koruptor sampai ke luar negeri, tetapi juga dari penanganan perkara yang berada di depan mata publik.<\/p>\n
\u201cMengapa saya memberikan nilai lima di depan mata semuanya? Saya sudah kemukakan, ada beberapa menteri yang harusnya sudah jadi tersangka, tapi belum ditersangkakan juga,\u201d katanya.<\/p>\n
Baca Juga: Eks Ketua KPK: Kalau Prabowo Mau Punya Kabinet Bersih, Nusron Wahid Harusnya Dicopot<\/a><\/strong><\/p>\n Dalam sorotannya, Selamat kemudian membawa nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala BPN Nusron Wahid. Ia menyebut kedua nama tersebut berkaitan dengan perkara yang tengah menjadi perhatian publik.<\/p>\n \u201cKasus Raja Juli kemudian kasus Nusron Wahid itu di depan mata publik menunggu reaksi Presiden seperti apa sehingga mengapa saya kasih nilai lima,\u201d ujarnya.<\/p>\n Meski mempertanyakan keberanian aparat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, Selamat menegaskan bahwa status tersangka tidak otomatis berarti seseorang telah terbukti bersalah. Menurut dia, proses hukum tetap harus berjalan hingga pembuktian di pengadilan.<\/p>\n Namun, persoalan yang dikritiknya justru berada pada tahap sebelum proses tersebut berjalan, yakni keberanian untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila memang terdapat dasar hukum yang memenuhi.<\/p>\n