\n<\/p>\n
Mekanisme penanganan sisa makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditolak atau tidak dikonsumsi siswa menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI pada Kamis (17\/9\/2026).<\/p>\n
<\/p>\n
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta penjelasan rinci dari Kepala BGN Sudaryono terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) logistik program. Pertanyaan ini berfokus pada skenario jika ada orang tua yang melarang anaknya menyantap menu MBG.<\/p>\n
Dalam forum tersebut, Charles mensimulasikan kondisi teknis di mana persentase penolakan di satu sekolah cukup signifikan. Ia mempertanyakan bagaimana skema penyesuaian kuota pengiriman harian dan nasib porsi yang sudah telanjur dikirim.<\/p>\n
“Jika di sekolah itu orang tua tidak mengizinkan anaknya mengonsumsi, lalu sisa makanannya akan dibuat apa? Apakah dikembalikan atau dibuang? Misalnya ada satu sekolah 40 persen menolak, 60 persen mengonsumsi. Lalu seperti apa jumlah yang akan dikirim ke sekolah itu?” tanya Charles di Rapat tersebut.<\/p>\n
Merespons pertanyaan spesifik mengenai logistik dan limbah makanan tersebut, Kepala BGN Sudaryono memberikan jawaban yang bertumpu pada prinsip pemerataan.<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di institusi pendidikan negeri berstatus wajib dan harus diberlakukan kepada seluruh siswa tanpa pengecualian.<\/p>\n
“Kalau sekolah negeri itu harus iya semua. Kalau tidak, tidak semua,” tegas Sudaryono.<\/p>\n
Dari perspektif pedagogis, Sudaryono memaparkan bahwa tidak seharusnya terjadi ketimpangan sosial di ruang kelas hanya karena program pemerintah.<\/p>\n
Ia menekankan bahwa esensi MBG bukan sekadar preferensi rasa, melainkan bagian dari pendidikan kebersamaan.<\/p>\n
“Tidak mungkin dalam satu sekolah itu kemudian ada satu dua yang temannya makan, kemudian dia tidak makan sendiri. Kita harus arif juga dalam pendidikan ini. Bukan hanya masalah suka atau tidak suka,” urainya.<\/p>\n
Perbedaan sudut pandang dalam rapat ini pun menjadi atensi publik, karena pertanyaan Charles Honoris secara eksplisit menyasar mitigasi pembuangan sisa makanan dan efisiensi pengiriman porsi.<\/p>\n
<\/p>\n
Namun, jawaban pihak BGN dinilai lebih menitikberatkan pada prinsip kebijakan pukul rata di sekolah negeri, sehingga mekanisme pasti mengenai penanganan sisa kuota makanan tersebut belum terjawab secara teknis.<\/p>\n<\/p><\/div>\n