\n<\/p>\n
Anggaran pendidikan yang mencapai Rp820 triliun pada 2027 bakal kembali didesain oleh pemerintah. Langkah tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pendidikan gratis diperluas mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.<\/p>\n
<\/p>\n
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah kini mengevaluasi kembali komposisi anggaran pendidikan. Pemerintah perlu menentukan bagaimana anggaran sebesar itu dibagi antara pemerintah pusat, daerah, hingga berbagai kementerian dan lembaga.<\/p>\n
“Kalau APBN kan selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu 20% anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp 800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di KL ini, berapa di KL itu,” ujar Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23\/9\/2026).<\/p>\n
Suahasil menyebut anggaran pendidikan pada 2026 berada di kisaran Rp769 triliun. Nilainya kemudian meningkat menjadi sekitar Rp820 triliun pada tahun depan, sehingga pemerintah memiliki ruang anggaran yang cukup besar untuk kembali menata prioritas belanja pendidikan.<\/p>\n
Namun, pemerintah belum mengungkap berapa dana yang nantinya secara khusus dialokasikan untuk merealisasikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Suahasil hanya memastikan arahan yang diterima pemerintah adalah melakukan redesign<\/em> anggaran dengan tujuan memperkuat kualitas pendidikan.<\/p>\n Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena anggaran pendidikan juga berkaitan dengan sejumlah program lain. Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini turut menyasar anak-anak sekolah.<\/p>\n Ketika ditanya apakah anggaran MBG berpotensi disesuaikan untuk memberi ruang bagi program pendidikan gratis, Suahasil tidak memberikan jawaban secara spesifik. Ia hanya menegaskan bahwa MBG selama ini memang diberikan kepada anak sekolah.<\/p>\n Di sisi lain, pemerintah telah memiliki skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Program Indonesia Pintar (PIP). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah akan memperkuat penggunaan kedua instrumen tersebut.<\/p>\n “Selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak, mulai tahun ini mendapatkan dana BOS untuk semua murid. Kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu,” kata Abdul Mu’ti.<\/p>\n Dana BOS sendiri dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari biaya operasional, pembayaran guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler.<\/p>\n Kondisi tersebut membuat tantangan terbesar justru berada pada jenjang pendidikan tinggi. Pemerintah belum bisa memastikan skema kuliah gratis karena harus menghitung sumber pendapatan perguruan tinggi negeri yang selama ini berasal dari berbagai pos.<\/p>\n Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menghitung pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal atau UKT, jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya. Perguruan tinggi juga memiliki mekanisme subsidi silang, termasuk dari pendapatan program pascasarjana untuk program sarjana.<\/p>\n “Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” ujar Brian.<\/p>\n