\n<\/p>\n
PT PLN (Persero) memastikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan Fase 1 dalam kerangka kesiapan pengembangan tenaga nuklir sesuai pendekatan Milestones<\/em> Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Langkah selanjutnya, tinggal menunggu pelaksanaan in-depth missions atau misi pendalaman oleh IAEA untuk menilai kesiapan masuk ke fase konstruksi.<\/p>\n <\/p>\n Hal itu disampaikan Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Harya, di dalam paparannya pada Energy Week 2026 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa (22\/9\/2026).<\/p>\n \u201cInsyaAllah di fase 1 kita sudah lewat. Mudah-mudahan segera akan ada in-depth missions untuk melihat kesiapan kita untuk masuk ke nuklir. InsyaAllah nanti di tahun 2027 awal kita sudah siap mengontrakkan dan kita kemudian menunggu waktu sampai 10 tahun, 11 tahun untuk nuklir pertama bisa masuk di Indonesia,\u201d ujar Evy.<\/p>\n PLN menargetkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mencapai 35 GW pada 2060 sebagai bagian dari komitmen net zero emission.\u00a0<\/p>\n Angka itu akan meningkat bertahap menjadi sekitar 6\u20139 GW pada 2040. Mengingat pembangunan PLTN memakan waktu 10\u201315 tahun, PLN menekankan bahwa proses lelang dan studi kelayakan harus dimulai paling lambat 2027 agar unit pertama bisa beroperasi sesuai jadwal.<\/p>\n \u201cKalau kita mempertimbangkan hanya RUPTL 2034, seolah-olah kita siap membangun di sini. Sehingga RUPTL yang ada sekarang juga direncanakan untuk bisa melihat sampai 15 tahun,\u201d jelas Evy.<\/p>\n RUPTL 2025\u20132034: Dua Unit 2×250 MW, Satu Unit Masuk Roadmap<\/strong><\/p>\n Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025\u20132034, Pemerintah dan PLN sebenarnya memasukkan pembangkit nuklir dengan kapasitas awal sebesar 2×250 Mega Watt (MW) yang direncanakan dibangun di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.<\/p>\n Namun, dalam roadmap operasional yang dipaparkan Evy, baru satu unit berkapasitas 250 MW yang benar-benar masuk dalam rencana pembangunan hingga 2034.\u00a0<\/p>\n \u201cBerdasarkan tahun 2034 memang kebutuhan kita masih 0,5 atau 500 Megawatt Nuclear Power Plant, tapi kalau kita lihat sampai tahun 2060 itu 35 GW,\u201d papar Evy.<\/p>\n Kedua lokasi ini dipilih karena memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan, yakni aman dari bencana geologi, tidak padat penduduk, dan bukan area pertambangan. Selain itu, kedua daerah ini juga dinilai strategis dari sisi kedekatan dengan pusat beban listrik dan ketersediaan infrastruktur pendukung.<\/p>\n \u201cPemilihan lokasi pembangunan harus mempertimbangkan lokasi yang aman dari sisi bencana geologi, tidak padat penduduk, dan daerah bukan tambang,\u201d tambah Evy.<\/p>\n Roadmap Menuju Lelang 2027<\/strong><\/p>\n PLN telah menyusun peta jalan persiapan yang rinci hingga awal 2027. Pada September\u2013Desember 2026, akan dilakukan kajian geologi dan seabed, review Self Assessment INIR oleh KESDM, evaluasi KIND (Kebutuhan Infrastruktur Dasar Nuklir), serta pembahasan RTA (Roadmap Tenaga Atom) internal bersama BRIN, KESDM, dan Bapeten.<\/p>\n Rangkaian ini akan ditutup dengan Forum Nasional dan review konsultan internasional. Pada Januari 2027, PLN menargetkan pelaksanaan misi SEED (Site and External Event Design) untuk penentuan lokasi dan desain eksternal. Jika semua berjalan sesuai rencana, pelelangan PLTN pertama dapat dimulai pada awal 2027, dengan targetcommissioning* sekitar 2037\u20132038.<\/p>\n \u201cNah, fase-fase untuk pembangunan nuklir kita sesuai dengan milestone yang ada di IAEA, ada tiga fase utama. InsyaAllah di fase 1 kita sudah lewat. Mudah-mudahan segera akan ada in-depth missions untuk melihat kesiapan kita untuk masuk ke nuklir,\u201d tambah Evy.<\/p>\n Prasyarat Ketat<\/strong><\/p>\n PLN menegaskan bahwa pengembangan PLTN harus memenuhi sejumlah prasyarat ketat. Pertama, lokasi harus aman dari bencana geologi, tidak padat penduduk, dan bukan area pertambangan. Kedua, harus ada badan pengelola independen untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Ketiga, diperlukan pengelolaan limbah bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif yang terstandar.<\/p>\n Ini menjadi bagian dari komitmen PLN agar transisi energi tidak hanya cepat, tetapi juga aman, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial.<\/p>\n \u201cUntuk memastikan keselamatan dan keamanan, pembangunan dan pengoperasian PLTN harus dikelola oleh badan pengelola tenaga nuklir yang independen,\u201d papar Evy.<\/p>\n Mengingat besarnya tantangan\u2014mulai dari kebutuhan anggaran hingga perizinan\u2014PLN menekankan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan. \u201cThe only way to move forward is through the collaboration,\u201d ujar Evy, seraya menyebut pentingnya kerja sama dengan BRIN dalam kajian kelayakan, AMDAL, dan aspek teknis lainnya.<\/p>\n Baca Juga: Satu Pembangkit Listrik Nuklir Masuk Roadmap PLN, Operasi Perdana Diproyeksi 2037<\/a><\/strong><\/p>\n