\n<\/p>\n
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, membeberkan alasan di balik pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru dilayangkan baru-baru ini.<\/p>\n
<\/p>\n
Denny menepis anggapan bahwa gugatan tersebut telah kedaluwarsa dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
Hal itu terungkap dalam talkshow Denny di TV One, Rabu (23\/9\/2026).<\/p>\n
Secara regulasi normal, batas waktu pengajuan sengketa pemilu ke MK adalah tiga hari setelah penetapan hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).<\/p>\n
Namun, Denny menegaskan bahwa MK memiliki preseden untuk mengabaikan tenggat waktu tersebut ketika menghadapi “keadaan khusus” demi menjaga prinsip dasar konstitusi negara.<\/p>\n
Ia merujuk pada dua kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai yurisprudensi yakni Pilkada Kabupaten Sekadau, MK tetap memeriksa perkara meskipun batas waktu tiga hari telah terlewati dan bupati terpilih sudah dilantik.<\/p>\n
Lalu ada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua (NTT), MK membatalkan kemenangan bupati terpilih yang belakangan terbukti berstatus warga negara Amerika Serikat. Gugatan ini tetap diproses meski diajukan satu hingga dua bulan usai tenggat waktu.<\/p>\n
“Dalam hukum, lewat satu detik atau satu tahun itu sama saja secara prinsip. Namun, MK menetapkan adanya keadaan khusus yang tidak terbatas oleh waktu. Jika terbukti warga negara Amerika tidak boleh menjadi bupati Sabu Raijua meski sudah dilantik, prinsip yang sama berlaku di sini,” urai Denny.<\/p>\n
MK dinilai memiliki kewenangan masuk untuk menyelesaikan sengketa yang mencederai konstitusi tanpa terpaku pada masa jabatan atau batas waktu pendaftaran gugatan.<\/p>\n
Alasan substansial kedua di balik keterlambatan gugatan ini adalah sulitnya publik mengakses dokumen syarat pendidikan Gibran. Denny mengeklaim bahwa seiring berjalannya waktu, pihaknya menemukan banyak bukti bahwa informasi tersebut sengaja ditutupi sejak awal.<\/p>\n
Menurutnya, jika masalah ketiadaan ijazah otentik ini terbuka ke publik sejak masa pendaftaran, pencalonan Gibran pada 2024 pasti sudah digugat secara luas. Akses terhadap dokumen tersebut baru terbuka setelah salah satu pemohon, Bonatua Silalahi, menempuh jalur hukum.<\/p>\n
Bonatua awalnya meminta data tersebut ke kementerian terkait, namun permohonannya ditolak dengan dalih bahwa dokumen itu bersifat rahasia. Penolakan ini kemudian digugat ke Komisi Informasi Pusat (KIP).<\/p>\n
“Surat Keterangan (Suket) pendidikan itu baru bisa kami terima pada 16 April setelah proses panjang di KIP. Itu pun saat penyerahan, pihak kami masih diminta menandatangani semacam pakta kerahasiaan,” ungkap Denny.<\/p>\n
Temuan dan proses panjang ini memperkuat keyakinan pihak pemohon bahwa ada rekayasa di balik lolosnya Gibran secara administratif.<\/p>\n
<\/p>\n
“Ini memperlihatkan adanya upaya yang Terstruktur, Sistematis, dan Terencana (TST) untuk mengkondisikan agar syarat pendidikan Gibran seolah terpenuhi, padahal faktanya sejauh ini tidak demikian,” pungkasnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n