\n<\/p>\n
Anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dinilai belum sebanding dengan luasnya persoalan desa yang harus ditangani di seluruh Indonesia.<\/p>\n
<\/p>\n
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta kementerian tersebut lebih dulu memetakan berbagai masalah desa agar anggaran yang terbatas bisa diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.<\/p>\n
“Kami titip, saya rasa Pak Menteri sudah belanja masalah desa ke seluruh Indonesia dan Pak Menteri pasti sudah bisa mengidentifikasi yang mana yang urgent yang bisa diintervensi oleh Kemendes,” katanya dalam rapat Komisi V, dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (23\/9\/2026).<\/p>\n
Baca Juga: Kader PSI Kirim Surat Terbuka ke Denny Indrayana soal Diskualifikasi Gibran, Isinya…<\/a><\/strong><\/p>\n Lasarus menilai tambahan anggaran sebesar Rp1 triliun yang diperoleh Kemendes PDT masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan secara nasional. Karena itu, ia meminta penggunaan anggaran benar-benar mempertimbangkan skala prioritas.<\/p>\n Menurutnya, alokasi dana tersebut harus mampu memberikan manfaat yang terasa langsung bagi masyarakat desa. Terlebih, kondisi desa di Indonesia tidak seragam karena ada yang telah berkembang dan ada pula yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.<\/p>\n “Dananya yang tidak banyak ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa di seluruh Indonesia. Tentu ada skala prioritas, ada banyak desa yang sudah maju, ada banyak juga yang masih terbelakang. APBN harus berkeadilan,” ujar Lasarus.<\/p>\n