\n<\/p>\n
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kemungkinan dampak politik jika Mahkamah Konstitusi (MK) memproses lebih jauh perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 dan telah menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026. Para pemohon, termasuk Denny Indrayana, mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.<\/p>\n
Dalam pembahasan mengenai perkara tersebut, Rocky menggambarkan kemungkinan situasi apabila MK memproses permohonan tersebut secara serius. Ia menilai isu tersebut dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar.<\/p>\n
\u201cBayangin misalnya Minggu depan MK mulai memproses ijazah palsu Gibran, akan jadi skandal besar tuh,\u201d ujar Rocky, Rabu (23\/9\/2026).<\/p>\n
Rocky kemudian menggambarkan kemungkinan lanjutan apabila posisi Gibran terdampak oleh proses hukum tersebut. Menurutnya, situasi itu dapat memunculkan tuntutan politik yang tidak hanya menyasar wakil presiden.<\/p>\n
\u201cLalu Gibran jatuh, lalu ada yang bilang jangan Gibran aja, Prabowo juga mesti jatuh. Nggak ada soal,\u201d tukasnya.<\/p>\n
Ia menilai perubahan tersebut berpotensi memicu krisis politik. Rocky menyebut kondisi itu sebagai fase awal dari berakhirnya sebuah periode politik.<\/p>\n
\u201cKalau Gibran jatuh, terjadi krisis politik diseret semuanya. Itu yang saya bilang this is the beginning of the end,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Namun, Rocky mengatakan persoalan yang menurutnya lebih penting adalah arah politik setelah sebuah fase berakhir. Ia mempertanyakan sistem atau gagasan apa yang akan mengisi kondisi tersebut.<\/p>\n
\u201cTapi bukan itu masalahnya, masalahnya the beginning after the end mau diisi apa? Kapitalisme, feudalisme, negara agama? Saya sodorin itu, mari kita bicarain,\u201d tegasnya.<\/p>\n