\n<\/p>\n
Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah bergulirnya perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, PDI Perjuangan mempertanyakan ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.<\/p>\n
<\/p>\n
Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, secara khusus menyoroti klausul yang memberikan pengecualian bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia mempertanyakan apakah ketentuan tersebut dapat menggantikan kewajiban menunjukkan bukti kelulusan SMA atau sederajat.<\/p>\n
\u201cGibran memang tidak punya ijazah SMA ya? Kok sepertinya diuntungkan dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023,\u201d kata Guntur Romli, Rabu (23\/9\/2026).<\/p>\n
Menurut Guntur, Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi bagian penting dalam polemik tersebut. Aturan itu, menurut penjelasan Guntur, mengatur calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri dapat menunjukkan ijazah perguruan tinggi sebagai pengganti.<\/p>\n
Guntur kemudian membandingkan ketentuan tersebut dengan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat SMA atau sederajat.<\/p>\n
\u201cJadi tidak perlu ijazah SMA. Pertanyaan yang wajar diajukan publik, sejak kapan syarat konstitusional tamat SMA atau sederajat bisa disunat lewat peraturan teknis KPU?\u201d tuturnya.<\/p>\n
Ia juga menyoroti fakta bahwa ketentuan pengecualian tersebut disebut tidak ditemukan dalam aturan pencalonan pada Pilpres 2009, 2014, dan 2019. Menurut Guntur, perbedaan aturan itu perlu dijelaskan dalam proses hukum yang kini berlangsung di MK.<\/p>\n
\u201cItu kebetulan? Publik berhak curiga. Denny Indrayana dan kawan-kawan menyebut ini indikasi manipulatif yang terstruktur, tersistematis, dan terencana. Bukan tuduhan kosong, mereka membawa bukti ke meja hakim dan Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra meminta KPU membuka risalah rapat pembahasannya,\u201d katanya.<\/p>\n
Guntur turut mempertanyakan mengapa dokumen pembahasan ketentuan tersebut belum dibuka kepada publik sejak awal. Ia menilai transparansi diperlukan untuk menjelaskan proses lahirnya aturan yang kini menjadi bagian dari sengketa.<\/p>\n
\u201cKalau memang prosesnya bersih dan wajar, kenapa harus diteliti sedetail itu? Kenapa dokumen itu tidak dibuka sejak awal ke publik? Ini bukan sekadar perkara administratif. Ini soal keabsahan syarat dasar kepresidenan,\u201d lanjutnya.<\/p>\n