\n<\/p>\n
Peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi kembali menjadi pembahasan seiring bergulirnya perkara Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
Pakar Hukum Tata Negara Charles Simabura menilai kemungkinan tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pembuktian di persidangan. Menurutnya, perkara harus dilihat berdasarkan kebenaran material serta bukti yang diajukan pemohon.<\/p>\n
Charles menjelaskan, persoalan yang diperdebatkan dalam perkara ini berkaitan dengan pemenuhan syarat pencalonan Gibran. Pemohon mendalilkan adanya persoalan pada syarat pendidikan dan meminta MK memberikan konsekuensi hukum terhadap pencalonannya.<\/p>\n
\u201cBisa, kenapa karena memang dalam konteks pembuktian kebenaran itukan bahwa kebenaran material itukan bisa jadi pada saat perkara ini diajukan,\u201d kata Charles Simabura dikutip dari YouTube SindoNews.<\/p>\n
Ia kemudian membandingkan perkara tersebut dengan PHPU yang telah berlangsung sebelumnya. Menurut Charles, bukti mengenai persoalan syarat calon yang kini diajukan disebut belum tersedia ketika sengketa Pemilu 2024 diperiksa.<\/p>\n
\u201cDulu ya pada waktu PHPU diajukan mungkin saja bukti-bukti itu belum ada. Makanya hari ini ada bukti baru yang diajukan terkait dengan syarat calon,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Meski demikian, Charles memberikan batasan mengenai perkara yang dapat kembali diperiksa. Jika permohonan hanya mengulang substansi, dalil, serta bukti yang sama dengan perkara yang sudah diputus, menurutnya hal tersebut tidak dapat diajukan kembali.<\/p>\n
\u201cKecuali yang diajukan itu masih seputar subtansi yang sama. Nah, kan itu tidak boleh jadi perkara yang pernah diputus dengan dalil permohonan yang sama dengan bukti yang sama,\u201d paparnya.<\/p>\n
Ia mencontohkan sengketa yang hanya mengulang tudingan mengenai kecurangan atau politik uang sebagai perkara yang tidak semestinya kembali diajukan dengan materi yang sama.<\/p>\n
\u201cMisalnya hari ini mengajukan lagi bahwa terjadi kecurangan, politik uang dan segala macamnya itu pasti sudah tidak bisa diajukan lagi,\u201d sambungnya.<\/p>\n
Charles kemudian membedakan persoalan tersebut dengan perkara yang kini dihadapi Gibran. Menurut dia, perkara tersebut membawa norma atau alat bukti baru yang dikaitkan dengan pemenuhan syarat calon.<\/p>\n
\u201cTapi inikan ada norma atau alat bukti baru yang kemudian ditemukan di kemudian hari yang kemudian dianggap sebagai sultan. Bagian apa yaitu calon,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Dalam konteks itu, Charles menilai MK memiliki ruang untuk memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan aspek keadilan konstitusional. Ia mengaitkannya dengan langkah MK menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 untuk menerima perkara tersebut.<\/p>\n