\n<\/p>\n
PT Pertamina Patra Niaga memperkuat tata kelola dalam mengamankan pasokan BBM dan LPG di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah (crude oil<\/em>) dan produk energi di pasar global.<\/p>\n <\/p>\n Perusahaan menyiapkan sejumlah alternatif pengamanan pasokan secara cepat dan terukur. Namun, setiap keputusan strategis tetap diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik.<\/p>\n Sebagai bagian dari langkah preventif, Pertamina Patra Niaga berkonsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konsultasi tersebut ditujukan untuk memperkuat aspek pencegahan dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika perusahaan menghadapi kondisi pasokan yang membutuhkan respons cepat.<\/p>\n Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan kondisi luar biasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola.<\/p>\n \u201cSituasinya boleh\u00a0extraordinary<\/em>, tetapi\u00a0governance<\/em>\u00a0kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan,\u201d kata Ega, Selasa (22\/9\/2026).<\/p>\n Menurut Ega, konsultasi dengan KPK menjadi bagian dari upaya memastikan pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.<\/p>\n \u201cKami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan\u00a0governance<\/em>. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap\u00a0clean, documented, traceable,<\/em>\u00a0dan\u00a0accountable<\/em>,\u201d jelasnya.<\/p>\n Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan pengamanan pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional serta kepentingan ketahanan energi nasional.<\/p>\n Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerapkan sejumlah mekanisme pengendalian, mulai dari parameter kebutuhan yang jelas,\u00a0segregation of duties<\/em>, persetujuan berjenjang, dokumentasi proses, hingga pengawasan berlapis.<\/p>\n \u201cPrioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan,\u201d ujar Ega.<\/p>\n Perusahaan selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, dan pemangku kepentingan terkait dalam pengamanan pasokan energi.<\/p>\n Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat tidak menghilangkan pentingnya prinsip tata kelola.<\/p>\n \u201cDalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan,\u201d kata Aminudin.<\/p>\n Baca Juga: Berkali-kali Didesak Periksa Nusron Wahid di Kasus HGB, Jawaban KPK Masih Menggantung<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Pertamina Perluas Akses Pasar Global 7 UMK di CAEXPO 2026<\/a><\/strong><\/p>\n