\n<\/p>\n
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengakui pengawasan terhadap masuknya barang ilegal ke Indonesia belum bisa dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah. Ia mengatakan masih banyak pintu masuk barang ilegal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.<\/p>\n
<\/p>\n
Beberapa di antaranya yang perlu menjadi perhatian serius berada di wilayah perairan Selat Malaka dan perbatasan Kalimantan.<\/p>\n
\u201cPintu masuk barang-barang ilegal di Indonesia itu tentu masih banyak yang perlu menjadi atensi. Seperti di perairan Selat Malaka maupun di perbatasan Kalimantan,\u201d ungkap Djaka, Selasa (22\/9\/2026).<\/p>\n
Menurut Djaka, kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personel Bea Cukai yang bertugas menjaga wilayah perbatasan.<\/p>\n
Dia mengakui petugas Bea Cukai tidak setiap saat dapat melakukan pengawasan secara maksimal, \u201cTidak setiap saat pegawai Bea Cukai bisa melakukan pengawasan secara maksimal,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain keterbatasan pengawasan, Djaka mengatakan masih adanya permintaan masyarakat terhadap barang-barang ilegal juga menjadi tantangan tersendiri. Selama permintaan tersebut masih ada, praktik pemasukan barang ilegal dinilai akan terus berpotensi terjadi.<\/p>\n
\u201cTeorinya kita mengenai kucing-kucingan itu, selama kebutuhan dari masyarakat ada, itu pasti akan terjadi,\u201d kata Djaka.<\/p>\n
Karena itu, Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya barang ilegal maupun barang yang dibatasi ke wilayah Indonesia.<\/p>\n
\u201cKita akan terus meningkatkan pengawasan dengan segala sarana dan prasarana yang kita miliki,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Baca Juga: Rp11,4 Miliar Balpres Impor Ilegal Disita Bea Cukai, Suahasil Bongkar Dampaknya<\/a><\/strong><\/p>\n