\n<\/p>\n
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan rampung pada masa sidang berjalan dan disahkan pada Oktober 2026. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan batas waktu yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR telah memiliki linimasa pembahasan untuk memastikan penyelesaian RUU tersebut sesuai target.<\/p>\n
\u201cRUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini sudah berjalan panjang. Kita sudah ada\u00a0timeline<\/em>-nya. Insyaallah dalam masa sidang ini, karena sudah ada batas waktu dari Mahkamah Konstitusi, di bulan Oktober ini sudah bisa disahkan,\u201d ujar Cucun dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22\/9\/2026).<\/p>\n Cucun mengakui dinamika pembahasan RUU masih terbuka. Namun, DPR akan menjalankan proses sesuai linimasa yang telah disusun agar target penyelesaian dapat tercapai.<\/p>\n RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan RUU usul inisiatif DPR yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 27 Agustus 2026. Pemerintah sebelumnya juga menargetkan penyelesaian RUU tersebut pada akhir Oktober 2026.<\/p>\n Pembahasan RUU menjadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168\/PUU-XXI\/2023. DPR bersama pemerintah selanjutnya membahas berbagai substansi ketenagakerjaan dalam penyusunan aturan tersebut.<\/p>\n Baca Juga: Aturan Pidana dalam RUU Ketenagakerjaan Disorot, Kadin Bicara Risiko Investasi<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Buruh Geram RUU Ketenagakerjaan Masih Bawa Semangat Omnibus Law, PKWT 4 Tahun Dipersoalkan<\/a><\/strong><\/p>\n