\n<\/p>\n
Sejumlah pihak menduga wacana pencalonan presiden dan wakil presiden yang mewajibkan dukungan minimal dari dua fraksi di DPR RI sengaja ditujukan untuk membatasi ruang politik Anies Baswedan dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).<\/p>\n
<\/p>\n
Anies berpotensi semakin sulit mengikuti kontestasi Pilpres 2029 apabila aturan baru tersebut disahkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu.<\/p>\n
“Maka kalau ini kemudian lahir sebagai sebuah aturan disetujui nantinya, orang seperti Anies Baswedan itu akan dianggap kesulitan untuk bisa maju di 2029,” ucap pengamat politik Adi Prayitno dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Selasa (22\/9).<\/p>\n
Baca Juga: Surya Paloh Bikin Kejutan: NasDem Siap Tersingkir dari Parlemen Demi Demokrasi<\/a><\/strong><\/p>\n Menurut Adi, saat ini Anies teridentifikasi sebagai bagian dari Partai Gerakan Rakyat, partai yang baru berdiri dan tengah berupaya menjadi peserta Pemilu 2029.<\/p>\n Bahkan jika Partai Gerakan Rakyat nantinya lolos sebagai peserta pemilu, hal tersebut belum tentu cukup untuk mengusung Anies sebagai calon presiden.<\/p>\n “Karena kalau soal aturan maju capres-cawapres itu harus dukungan minimal dua fraksi, kan itu hanya berlaku untuk partai yang ada di parlemen,” jelasnya.<\/p>\n Adi juga menilai wacana tersebut berpotensi menyulitkan manuver politik Jokowi menjelang Pilpres 2029.<\/p>\n “Ada juga yang mengatakan bahwa ini juga akan mempersulit kekuatan politik Solo, ini akan mempersulit bagaimana Pak Jokowi bermanuver,” ujarnya.<\/p>\n Menurutnya, Jokowi saat ini masih kerap diasosiasikan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)<\/p>\n “Karena apapun judulnya, Pak Jokowi hari ini itu kan terasosiasi atau teridentifikasi bagian dari keluarga besar PSI,” katanya.<\/p>\n Namun, PSI hingga saat ini belum memiliki kursi di DPR RI.<\/p>\n “Kita pun juga tahu bahwa PSI per hari ini itu tidak lolos ke parlemen. Itu artinya apa? PSI tidak punya anggota dewan di pusat di DPR RI, yang itu artinya tidak bisa mengusung calon presiden atau sebagai calon wakil presiden,” lanjutnya.<\/p>\n Karena itu, muncul anggapan di kalangan tertentu bahwa wacana syarat dukungan minimal dua fraksi DPR dapat mempersempit ruang gerak sejumlah tokoh politik.<\/p>\n “Jadi itulah yang kemudian dikait-kaitkan oleh banyak pihak, Oh, ini sebagai upaya untuk menjegal Anies, ini adalah sebagai upaya untuk menutup ruang geraknya Pak Jokowi,” tandasnya.<\/p>\n