\n<\/p>\n
Status kerja para manajer Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mulai diperjelas pemerintah menjelang penempatan. Mereka dipastikan bukan aparatur sipil negara (ASN), melainkan pegawai BUMN yang akan bekerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.<\/p>\n
<\/p>\n
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan skema tersebut menjadi bagian dari penataan sistem kerja sebelum para manajer mulai ditempatkan. Pemerintah juga menyiapkan ketentuan mengenai kontrak, hak dan kewajiban, perlindungan sosial, masa kerja, serta pengupahan.<\/p>\n
“Para manajer berstatus sebagai pegawai BUMN, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan skema PKWT selama dua tahun sebagai masa penguatan awal,” kata Qodari dalam keterangan resmi, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n
Untuk manajer Kopdes Merah Putih, perusahaan yang menjadi pemberi kerja adalah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Kementerian Koperasi berkoordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN dan perusahaan tersebut untuk menyiapkan proses penempatan para calon manajer.<\/p>\n
“Penataan tersebut mencakup kejelasan hubungan kerja antara manajer dan pemberi kerja. Untuk Kopdes Merah Putih, pemberi kerja adalah PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan untuk KNMP adalah PT Agrinas Jaladri Nusantara,” ujar Qodari.<\/p>\n
Skema ini sekaligus menjawab posisi para manajer dalam struktur program Kopdes Merah Putih. Mereka menjalankan tugas untuk mengelola koperasi di daerah, tetapi hubungan kerjanya berada dengan perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai pemberi kerja.<\/p>\n
Pemerintah menyebut masa kontrak dua tahun tersebut sebagai masa penguatan awal. Artinya, skema tersebut disiapkan untuk memberikan dasar hubungan kerja yang jelas ketika para manajer mulai menjalankan tugas di lapangan.<\/p>\n
Kepastian tersebut dinilai penting karena sebagian calon manajer disebut telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk mengikuti program Kopdes Merah Putih. Pemerintah karena itu tidak ingin proses penempatan dilakukan hanya dengan mengejar kecepatan tanpa memastikan hak dan kewajiban mereka terlebih dahulu.<\/p>\n
“Proses penempatan para manajer dilakukan secara terukur. Pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan penempatan, tetapi juga memastikan para manajer masuk ke dalam sistem kerja yang jelas dan memiliki kepastian dalam menjalankan tugasnya,” kata Qodari.<\/p>\n
Selain status kepegawaian, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah aspek administratif sebelum para manajer mulai bekerja. Hal tersebut mencakup waktu mulai bertugas, lokasi penempatan, hubungan kerja, hingga hak yang akan diterima.<\/p>\n