\n<\/p>\n
Bursa Mineral dan Komiditas Strategis (BMKS) atau Indonesia Commodity Exchange (Icomex) dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan perdagangan mineral di Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kepercayaan pelaku pasar.<\/p>\n
<\/p>\n
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Rizal Kasli mengatakan Indonesia memiliki posisi penting sebagai salah satu penghasil mineral strategis dunia, mulai dari nikel, timah, aluminium, emas, hingga tembaga.<\/p>\n
Menurut dia, komoditas tersebut memiliki peran penting dalam kebutuhan industri, termasuk mendukung proses transisi energi.<\/p>\n
\u201cIni kan benar-benar mineral yang memang sangat diperlukan dan kritis. Mineral yang tidak ada, yang namanya transisi energi itu tidak akan terjadi,\u201d kata Rizal, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n
Karena itu, menurut Rizal, upaya pemerintah membangun mekanisme perdagangan mineral melalui BMKS pada dasarnya merupakan langkah yang baik. Kehadiran bursa mineral juga dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan mekanisme pembentukan dan pengawasan harga komoditas.<\/p>\n
Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa keberhasilan sistem tersebut tidak hanya ditentukan oleh aturan yang dibuat. Infrastruktur perdagangan dan kepercayaan pelaku pasar menjadi faktor yang tidak kalah penting.<\/p>\n
\u201cKeberhasilannya tergantung dari infrastruktur yang akan muncul dan kepercayaan masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Salah satu hal yang menjadi perhatian APNI adalah transparansi dalam perdagangan. Rizal berharap aktivitas perdagangan mineral melalui bursa dapat berjalan dengan sistem yang terbuka dan tidak dibebani kepentingan di luar mekanisme perdagangan.<\/p>\n
\u201cTransparansinya harus dibuka. Jangan banyak isu politik misalnya. Nanti akan bahaya, nggak berhasil,\u201d kata dia.<\/p>\n
Selain transparansi, Rizal menilai perlu ada mekanisme yang memastikan komoditas yang diperdagangkan benar-benar tersedia. Artinya, transaksi di bursa tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi didukung keberadaan barang yang jelas dan dapat diverifikasi.<\/p>\n
\u201cKalau orang membeli ada barangnya. Jangan sampai orang beli barang, barangnya nggak ada,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Baca Juga: OJK: Bursa Mineral Wajib Punya Modal Disetor Minimal Rp1 Triliun<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Prabowo Siapkan Bursa Mineral 2027, Ekspor Komoditas Akan Lewat Satu Pintu<\/a><\/strong><\/p>\n