\n<\/p>\n
Persoalan siswa yang menolak atau tidak mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian dalam rapat Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dipertanyakan adalah mekanisme pengiriman porsi ketika tidak semua siswa menerima makanan tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mengangkat persoalan itu saat Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Kamis (17\/9\/2026).<\/p>\n
Charles menanyakan kemungkinan makanan tersisa jika sebagian siswa tidak mengonsumsi MBG. Ia juga memberikan simulasi ketika jumlah siswa yang menolak cukup besar.<\/p>\n
\u201cMisalnya, ada satu sekolah 40 persen menolak, 60 persen mengonsumsi, atau bahkan sebaliknya. Lalu seperti apa jumlah yang akan dikirim ke sekolah itu?\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menanggapi hal tersebut, Sudaryono mengatakan BGN pada prinsipnya mengirimkan porsi berdasarkan jumlah siswa di sekolah. Ia menyebut sekolah negeri pada dasarnya harus mengikuti ketentuan tersebut, meski mengakui tidak semua kondisi berjalan sama.<\/p>\n
\u201dSampai saat ini Pak Charles, sekolah itu. Kalau sekolah negeri itu harus iya. Iya semua. Manakala tidak, tidak semua,\u201d kata Sudaryono.<\/p>\n
Sudaryono kembali menegaskan bahwa pengiriman porsi tidak akan dibuat berbeda berdasarkan siswa yang memilih mengonsumsi atau tidak mengonsumsi MBG.<\/p>\n
\u201cTidak mungkin dalam satu sekolah itu, kemudian ada satu dua yang temannya makan, kemudian dia tidak makan sendiri atau temannya tidak makan, dia makan sendiri,\u201d ujarnya.<\/p>\n