\n<\/p>\n
Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tengah menghadapi sorotan. Di tengah utang pembiayaan program Kopdes mencapai Rp240 triliun, muncul pertanyaan soal calon manajer yang telah mengikuti proses seleksi tak kunjung mendapat kepastian penempatan dan mulai bekerja.<\/p>\n
<\/p>\n
Pemerintah pun buka suara mengenai alasan para manajer belum langsung ditempatkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M Qodari menegaskan proses tersebut tidak dilakukan dengan sekadar mengejar kecepatan.<\/p>\n
\u201cProses penempatan para manajer dilakukan secara terukur. Pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan penempatan, tetapi juga memastikan para manajer masuk ke dalam sistem kerja yang jelas dan memiliki kepastian dalam menjalankan tugasnya,\u201d kata Qodari.<\/p>\n
Baca Juga: Tak Ada Parpol yang Bela Jokowi dan Gibran di Kasus Ijazah, Ray Rangkuti Singgung Keharmonisan<\/a><\/strong><\/p>\n Qodari memahami bahwa sebagian calon manajer Kopdes telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya demi mengambil bagian dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n Karena itu, menurut dia, wajar jika para calon manajer yang telah lolos seleksi membutuhkan kepastian mengenai kapan mulai bekerja, lokasi penempatan, bentuk hubungan kerja, hingga hak yang akan diterima.<\/p>\n Namun, pemerintah memilih menyiapkan berbagai aspek administratif dan hukum terlebih dahulu. Langkah tersebut dinilai penting agar ketika mulai ditempatkan, para manajer tidak justru menghadapi ketidakjelasan mengenai status maupun hak mereka.<\/p>\n Menurut Qodari, perhatian pemerintah saat ini diarahkan pada kesiapan operasional. Termasuk memastikan sumber daya manusia yang nantinya menjalankan Kopdes dan kampung nelayan memiliki sistem kerja yang jelas serta kepastian dalam menjalankan tugas.<\/p>\n