\n<\/p>\n
Rencana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen mendapat sorotan dari pakar ilmu politik Prof Saiful Mujani. Ia mempertanyakan alasan bahwa kenaikan threshold diperlukan untuk membuat pemerintahan lebih efektif.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Saiful, klaim tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh bukti empiris. Ia menilai keberadaan threshold tidak otomatis menentukan efektivitas pemerintahan.<\/p>\n
“Suara mereka sering dihubungkan dengan efektivitas pemerintahan. Tapi bukti empirik menunjukkan tidak ada hubungan antara threshold dengan efektivitas pemerintahan,” kata Saiful, dikutip dari unggahannya di X, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n
Saiful membandingkan sistem politik Belanda dan Turki. Ia menyebut Belanda tidak menerapkan threshold seperti Turki, tetapi menurutnya pemerintahan Belanda justru lebih efektif dan kondisi sosial ekonominya lebih maju.<\/p>\n
“Contoh, Belanda yang tak menganut threshold lebih efektif daripada Turki yang threshold-nya 7-10 persen,” terangnya.<\/p>\n
Saiful kemudian menilai dorongan terhadap threshold berpotensi berkaitan dengan kepentingan penguasaan politik oleh kelompok tertentu.<\/p>\n
“Threshold lebih karena nafsu ingin monopoli di segelintir penguasa,” pungkasnya.<\/p>\n
Sementara itu, Partai Gerindra telah menyatakan persetujuan terhadap PT sebesar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Sugiono mengatakan angka tersebut juga telah dibicarakan dalam pertemuan ketua umum partai politik koalisi pemerintah.<\/p>\n
“Sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono.<\/p>\n
Sugiono menegaskan presidential threshold belum menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Para pimpinan partai koalisi juga disebut akan kembali bertemu untuk membahas sejumlah poin dalam revisi UU Pemilu.<\/p>\n
Dari PDIP, Ketua Bidang Kehormatan DPP Komarudin Watubun menilai angka 5 persen dapat menjadi pilihan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Namun, ia mengingatkan pembahasan aturan tersebut harus tetap memperhatikan suara rakyat dan putusan Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n