\n<\/p>\n
Tuntutan 8 tahun 6 bulan penjara terhadap Bupati Pati nonaktif Sudewo memicu ketegangan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (21\/9\/2026).\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Sudewo sebelumnya menilai tuntutan jaksa tidak mencerminkan fakta persidangan. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo pun merespons hal itu.\u00a0<\/p>\n
\u201cKami tegaskan bahwa tuntutan tersebut disusun berdasarkan hasil proses pembuktian yang telah berlangsung di persidangan. Fakta-fakta hukum, keterangan para saksi, alat bukti, serta berbagai hal lain yang terungkap selama persidangan menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh JPU dalam menyusun tuntutan,\u201d kata Budi dalam keterangannya, dikutip Selasa (22\/9\/2026).<\/p>\n
Baca Juga: Merasa Tuntutan 8,5 Tahun Penjara Sudah Diskenario, Bupati Pati Sudewo Bakal Ajukan…<\/a><\/strong><\/p>\n KPK menegaskan tuntutan terhadap Sudewo merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Menurut Budi, konstruksi tuntutan disusun dengan mengacu pada fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.<\/p>\n \u201cKPK memastikan seluruh proses penanganan perkara ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara, dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas,\u201d ujarnya.<\/p>\n Dalam sidang tersebut, JPU KPK menuntut Sudewo dengan pidana 8 tahun 6 bulan penjara. Jaksa juga menuntut denda Rp300 juta yang dapat diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari apabila tidak dibayarkan, serta uang pengganti sebesar Rp3,67 miliar.\u00a0<\/p>\n Ketegangan kemudian terjadi setelah tuntutan dibacakan. Massa pendukung Sudewo disebut tidak menerima tuntutan tersebut dan menerobos barisan pengamanan hingga mendekati meja tim JPU KPK di dalam ruang sidang.<\/p>\n