\n<\/p>\n
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai penerapan pajak e-commerce perlu dibarengi dengan pembenahan sistem dan integrasi data lintas platform untuk mencegah celah penghindaran pajak.<\/p>\n
<\/p>\n
Nailul mengatakan kebijakan pajak e-commerce pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan level playing field<\/em> atau perlakuan perpajakan yang setara antara pedagang daring (online) <\/em>dan luring (offline)<\/em>.<\/p>\n Menurutnya, selama ini terdapat perbedaan dalam implementasi perpajakan bagi kedua kelompok pedagang. Pedagang offline<\/em> di pasar lebih mudah teridentifikasi berdasarkan omzet, sedangkan pedagang\u00a0online<\/em> dinilai lebih sulit terdeteksi.<\/p>\n \u201cSemangatnya memberikan level playing field<\/em> yang sama antara penjual daring dan luring. Selama ini, peraturan perpajakan keduanya berbeda dari sisi implementasi,\u201d kata Nailul kepada Wacana Berita, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n Ia menilai pelaku usaha daring yang telah memiliki NPWP sebenarnya sudah dapat memenuhi kewajiban perpajakan melalui skema normal, termasuk PPh Final UMKM sesuai ketentuan.<\/p>\n Menurut Nailul, pemungutan pajak melalui platform e-commerce juga dapat mempermudah pemerintah menarik pajak sejak awal transaksi.<\/p>\n Namun, ia menyoroti masih adanya celah dalam penerapan kebijakan tersebut, khususnya terkait data transaksi lintas platform.<\/p>\n Nailul mengatakan seorang pelaku usaha dapat memiliki beberapa toko di platform e-commerce yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi membuat penjualan terbagi ke beberapa platform sehingga masing-masing omzet berada di bawah ambang batas Rp500 juta per tahun.<\/p>\n \u201cMereka bisa saja membagi penjualan per tahunnya di bawah ambang batas Rp500 juta setahun. Artinya, mereka masih bisa melakukan penghindaran pajak melalui split revenue,<\/em>\u201d ujarnya.<\/p>\n Menurut Nailul, hingga saat ini belum terdapat aturan yang mengatur data cross platform<\/em> sehingga pemerintah dapat melihat keseluruhan transaksi seorang pelaku usaha di berbagai platform.<\/p>\n \u201cBelum ada aturan terkait dengan data cross platform<\/em> ini,\u201d katanya.<\/p>\n Selain integrasi data, Nailul menilai pemerintah perlu memastikan penerapan mekanisme baru tidak membuat pelaku usaha yang telah membayar pajak melalui skema yang berlaku kembali dikenai pungutan atas kewajiban yang sama.<\/p>\n \u201cHarus ada kesepahaman juga terkait dengan pedagang yang sudah membayar pajak melalui pungutan biasa setiap tahunnya. Agar menghindari double taxation<\/em> kepada pelaku usaha yang sudah taat,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia menilai kesiapan sistem sebelumnya menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan implementasi kebijakan mengalami penundaan. Menurutnya, pembenahan diperlukan sebelum aturan berjalan penuh agar celah yang ada tidak menghambat tujuan kebijakan.<\/p>\n \u201cSaya rasa kemarin kesiapan sistem menjadi alasan penundaan implementasi karena masih ada celah untuk menyiasati sistem,\u201d kata Nailul.<\/p>\n Karena itu, Nailul berharap pemerintah membenahi sistem sekaligus menyiapkan mekanisme data lintas platform agar penerapan pajak e-commerce dapat menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara.<\/p>\n \u201cSaya berharap ada pembenahan sistem, kemudian juga ada data cross platform<\/em> untuk memberikan keadilan perpajakan,\u201d ujarnya.<\/p>\n Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan aturan perpajakan untuk perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce akan segera diimplementasikan setelah masa penundaan berakhir.<\/p>\n Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah dan pelaku usaha e-commerce pada dasarnya telah siap menjalankan ketentuan tersebut.<\/p>\n \u201cMereka kan udah siap sebenarnya. Tapi ada penundaan sampai 1 November. Nanti insyaAllah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya. Mereka udah siap, kita juga udah siap,\u201d ujar Bimo di Jakarta, dikutip Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n Baca Juga: Pajak Marketplace Berlaku November, Ini Dampaknya Bagi Pedagang Kecil<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Sudah Mundur dari Agustus Jadi November, Platform Minta Pemerintah Tunda Pajak E-Commerce ke 2027<\/a><\/strong><\/p>\n