\n<\/p>\n
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25\/PUU-XXIV\/2026 dinilai dapat mengubah cara perusahaan asuransi menyiapkan produk, terutama terkait persyaratan klaim yang harus sudah disepakati sejak awal.<\/p>\n
<\/p>\n
Praktisi dan Insurance Risk Intelligence Partner Dedi Kristianto menilai putusan tersebut membuat industri perlu memastikan syarat klaim, dokumen, pengecualian, hingga mekanisme verifikasi sudah dirancang sejak produk dibuat. Dengan demikian, persyaratan klaim tidak baru muncul ketika risiko telah terjadi.<\/p>\n
\u201cAda satu hal yang menarik dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25\/PUU-XXIV\/2026 dan menurut saya layak menjadi perhatian industri asuransi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa polis harus memuat syarat klaim yang disepakati sejak awal,\u201d ujar Dedi kepada Wacana Berita, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n
Menurut Dedi, dampak putusan tersebut tidak sebatas menambahkan ketentuan dalam\u00a0wording<\/em>\u00a0polis. Industri juga perlu mengevaluasi hubungan antara pengembangan produk dan proses klaim sejak tahap awal.<\/p>\n \u201cMenurut saya, salah satu dampak positif dari putusan ini adalah industri perlu melihat kembali hubungan antara product development dan claims,\u201d katanya.<\/p>\n Selama ini, kata Dedi, perhatian dalam pengembangan produk lebih banyak tertuju pada manfaat, premi, target pasar, distribusi, risiko, dan profitabilitas. Menurutnya, aspek\u00a0claimability<\/em>\u00a0juga perlu diperhitungkan agar produk memiliki ketentuan klaim yang jelas.<\/p>\n \u201cSemua itu memang penting, tetapi ada satu pertanyaan yang seharusnya ditanyakan sejak awal: \u2018Bagaimana produk ini nantinya akan diklaim?\u2019 Pertanyaan tersebut terlihat sederhana, tetapi sangat menentukan,\u201d jelasnya.<\/p>\n Dedi mengatakan syarat klaim, dokumen yang dibutuhkan, pengecualian, mekanisme verifikasi, hingga potensi sengketa perlu dipertimbangkan sejak tahap perancangan produk. Ketika klaim masuk, perusahaan kemudian dapat memeriksa kesesuaian fakta dengan ketentuan yang telah disepakati.<\/p>\n Meski demikian, pemeriksaan terhadap rumah sakit, dokter, instansi terkait, ahli waris, dokumen, dan fakta lapangan tetap diperlukan ketika terdapat indikasi tertentu, termasuk dugaan\u00a0fraud<\/em>.<\/p>\n \u201cInvestigasi bertujuan menemukan fakta. Syarat klaim menentukan dasar pemenuhan manfaat,\u201d ujar Dedi.<\/p>\n Baca Juga: AASI Sambut Putusan MK Soal Syarat Klaim Asuransi Wajib Disepakati dari Awal Polis<\/a><\/strong><\/p>\n