\n<\/p>\n
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta pemerintah memberikan waktu hingga 2027 sebelum menerapkan pemungutan pajak terhadap pedagang di platform perdagangan elektronik atau\u00a0e-commerce<\/em>.<\/p>\n <\/p>\n Permintaan tersebut disampaikan di tengah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memastikan aturan perpajakan\u00a0e-commerce<\/em>\u00a0akan segera diimplementasikan setelah masa penundaan berakhir.<\/p>\n Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya mengatakan pemerintah dan pelaku usaha\u00a0e-commerce<\/em>\u00a0pada dasarnya telah siap menjalankan ketentuan tersebut. Implementasi akan dilakukan setelah masa penundaan berakhir pada 1 Oktober 2026.<\/p>\n “Mereka kan udah siap sebenarnya. Tapi ada penundaan sampai 1 Oktober. Nanti insyaAllah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya. Mereka udah siap, kita juga udah siap,” ujar Bimo di Jakarta, dikutip Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n Namun, idEA menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Asosiasi menyebut implementasi membutuhkan penyesuaian pada sistem, proses transaksi, administrasi, pelaporan, hingga sumber daya.<\/p>\n \u201cDari sisi industri, implementasi kebijakan ini membutuhkan penyesuaian sistem, proses transaksi, administrasi, pelaporan, serta sumber daya yang tidak sedikit,\u201d ujar idEA dalam keterangannya kepada Wacana Berita, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n idEA juga menyebut masih terdapat sejumlah aspek teknis yang perlu dirapikan agar mekanisme pemungutan pajak dapat berjalan bagi platform maupun\u00a0seller<\/em>.<\/p>\n Hingga kini, idEA mengaku belum menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pengumuman pada Oktober dan pelaksanaan pemungutan pada November 2026. Asosiasi masih berkoordinasi dengan DJP terkait rencana tersebut.<\/p>\n “Terkait informasi mengenai pengumuman pada Oktober dan pelaksanaan pemungutan pada November 2026, hingga saat ini idEA belum menerima pemberitahuan secara tertulis dan masih terus berkoordinasi dengan DJP,” kata idEA.<\/p>\n Baca Juga: DJP Pastikan Pajak E-Commerce Berlaku Efektif Mulai 1 Oktober 2026<\/a><\/strong><\/p>\n