\n<\/p>\n
Pernyataan berapi-api Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan menggratiskan pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menuai respons positif.<\/p>\n
<\/p>\n
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai janji tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan, asalkan para menteri di kabinet sigap dan cerdas dalam mengeksekusinya.<\/p>\n
Didik mengungkapkan, gerakan pendidikan gratis sejatinya telah dirintis sejak 20 tahun lalu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui program Wajib Belajar 12 Tahun. Saat ini, pemerintah pusat hanya tinggal melanjutkannya menjadi Wajib Belajar 15 Tahun hingga jenjang SMA.<\/p>\n
“Tidak sulit karena sudah separuh daerah melaksanakannya sendiri seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Kaltim. Menteri Abdul Mu\u2019ti harus segera mendeklarasikan Wajib Belajar 15 tahun ini,\u201d ujar Didik.<\/p>\n
Untuk merealisasikan pendidikan gratis di tingkat pendidikan tinggi, Didik menegaskan satu syarat mutlak: pemerintah harus mengubah total kebijakan rezim sebelumnya yang memaksa PTN mencari pendanaan sendiri. Hal ini berdampak pada menjamurnya “Jalur Mandiri” yang sarat akan komersialisasi.<\/p>\n
“Jalur mandiri dibuka sampai PTN menjadi lembaga kursus massal dengan jumlah mahasiswa fantastis; 80 ribu di UNESA, 65 ribu di UB, 75 ribu di UGM. Kebijakan ini membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa, menyalahgunakan kewenangan otonomi, dan berujung pada praktik korupsi oknum petinggi kampus,\u201d urai Didik.<\/p>\n
Oleh karena itu, ia mendesak agar jalur mandiri segera dihentikan. Penerimaan mahasiswa baru di PTN harus dikembalikan pada asas meritokrasi dengan prioritas utama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sementara mahasiswa yang mapan secara ekonomi dapat diarahkan ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS).<\/p>\n
Didik menepis keraguan sejumlah pihak yang menyebut anggaran negara tidak akan sanggup menanggung pendidikan tinggi gratis.<\/p>\n
Menurutnya, pemikiran Presiden Prabowo sangat masuk akal, mengingat Indonesia memiliki alokasi anggaran pendidikan yang teramat besar, yakni tidak kurang dari Rp769 triliun.<\/p>\n
Pemerintah dinilai mampu membiayai dana operasional PTN utama di kisaran Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, serta PTN kecil antara Rp200\u2013500 miliar dengan melakukan efisiensi.<\/p>\n
<\/p>\n
“Menterinya saja yang harus sigap, serius, dan cerdas menerjemahkan semangat ini. Anggaran pendidikan saat ini dicabik-cabik tidak jelas. Semangat Presiden yang berapi-api ini justru menjadi momentum agar anggaran tersebut kembali ke ranahnya untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi,\u201d pungkasnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n