\n<\/p>\n
Rating Google salah satu outlet usaha kuliner Bolosego mendadak anjlok setelah polemik dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Yogyakarta, mencuat. Kondisi tersebut ikut disoroti Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X.<\/p>\n
<\/p>\n
Sultan mempertanyakan apakah juru parkir memiliki kewenangan untuk menentukan atau memengaruhi kondisi usaha kuliner tersebut melalui persoalan yang terjadi di lapangan.<\/p>\n
\u201cKalau saya ya terlalu saja (soal rating). Memangnya tukang parkir memang punya hak untuk menentukan. Saya khawatir itu ilegal. Itu aja,\u201d tegas Sultan.<\/p>\n
Sorotan tersebut muncul setelah usaha Bolosego mengungkap dugaan pungli ketika membuka food truck<\/em> di Alkid. Berdasarkan laporan yang beredar, salah satu outlet Bolosego bahkan disebut mengalami serangan ulasan bintang satu secara massal hingga ratingnya turun dari 4,9 menjadi 2,3.<\/p>\n Serangan ulasan tersebut dilaporkan terjadi setelah pemilik Bolosego, Dyah Laily Fardisa, mengunggah keluhan mengenai pungutan yang dialaminya saat hendak berjualan di Alkid. Namun, kaitan langsung antara dugaan pungli dan serangan ulasan tersebut masih berupa dugaan berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak usaha.<\/p>\n Sultan sendiri tidak mengambil alih penyelesaian persoalan tersebut. Ia menyerahkan penanganannya kepada kepolisian dan Pemerintah Kota Yogyakarta agar dugaan pungli maupun persoalan parkir dapat diselesaikan melalui pihak yang berwenang.<\/p>\n \u201cYa kan (GKR) Condrokirono kan sudah mengeluarkan pernyataan, ya udah itu saja selesaikan. Kan ada kepolisian, biar selesai sama Kota (Pemkot),\u201d ujar Sultan saat ditemui di Kantor DPRD DIY, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n Polemik ini bermula ketika Bolosego berencana membuka food truck<\/em> di Alkid pada 16-20 September 2026. Pemilik usaha mengaku hanya bertahan satu hari setelah diminta membayar uang parkir sebesar Rp1 juta per hari.<\/p>\n Dalam pengakuannya di media sosial, pemilik Bolosego menyebut permintaan awal dari pihak yang disebut sebagai juru parkir mencapai Rp2,5 juta per hari. Setelah dilakukan negosiasi, nominal tersebut disebut turun menjadi Rp1 juta per hari untuk penggunaan lahan parkir food truck<\/em>.<\/p>\n Persoalan tersebut kemudian berkembang karena pihak Keraton Yogyakarta menyatakan kegiatan food truck<\/em> Bolosego memang telah memperoleh izin. Keraton juga menegaskan bahwa pembayaran parkir maupun pungutan lain yang dikeluhkan pemilik usaha bukan bagian dari proses perizinan yang ditetapkan Keraton.<\/p>\n